BANDUNG — Menjadi suatu kebanggaan dan motivasi tentunya bagi jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar). Betapa tidak, dipenghujung tahun 2024 ini, pihak Ombudsman RI telah memberikan penghargaan kepada Disdik Jabar.
Penghargaan itu diraih atas predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) tahun 2024, dengan nilai 92,22. Bahkan Disdik Jabar berada di zona hijau dengan predikat kualitas tertinggi dan menjadi terbaik keempat pada kategori Perangkat Daerah Jabar.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)Jabar, Wahyu Mijaya pada Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman, berlangsung di Grand Sunshine Resort & Convention Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (4/12/2024) kemarin.
Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya menjelaskan, predikat yang diraih diharapkan mampu dipertahankan oleh seluruh instansi, baik organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Ombudsman tidak menjadikan ini sebagai tujuan, tapi sebagai instrumen untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, kutip laman Disdik Jabar, Kamis (5/12/2024).
Ia menegaskan, bahwa Ombudsman, sangat concern pada penegakan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. “Semuanya selalu diawali dengan sosialisasi, kick-off meeting, dan pendampingan. Tujuannya agar pelayanan melebihi standar yang ada,” kata Dadan.
Dalam acara tersebut tamak hadir Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa. Ia pun menjelaskan, bahwa Ombudsman memberikan dorongan sangat berarti untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.
“Saya apresiasi seluruh jajaran pemerintah yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif,” ungkapnya.
Lebih lanjut ditambahkan Buky, bahwa pihaknya (DPRD Jabar) akan terus mendukung upaya yang dilakukan Pemprov maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.
“DPRD Jabar mendukung terus upaya-upaya yang dilakukan Pemprov, Kabupaten/Kota di Jabar guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Ron)
