SUKABUMI – Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, bukan hanya sebagai proyek prestisius, proyek gagah-gagahan saja. Melainkan dengan pemindahan ibu kota ini diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dari segi pemerataan ekonomi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memang pembangunan IKN di Kalimantan terkesan mendadak dan banyak yang terkaget-kaget, dengan keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota ini, apalagi sampai menyebrang pulau, yaitu Kalimantan.
Meskipun wacana pemindahan ibu kota sudah sangat lama, bahkan dari Presiden Soekarno juga berkeinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan dan baru periode Jokowi keinginan ini terwujud, meskipun banyak yang pro dan kontra.
Terobosan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini harus diapresiasi atas langkah berani pemerintahan Jokowi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Nusantara, dimana pelaksanaan pemerintahannya dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai pengerak ekonomi Indonesia di masa depan juga. Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Di mana kedepannnya IKN menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat dan tempat perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
Presiden Jokowi pada saat membuka Muktamar ke XVIII Pemuda Muhammdiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur (22/2/2023) menyatakan bahwa pembangunan IKN didasari akan semangat untuk menciptakan pemerataan di Indonesia dan sekaligus menghapus kesan jawasentris melainkan Indonesia sentris.
“Saya meyakini dengan pemindahan IKN ini niscaya mampu pemindahan IKN ini diyakininya akan mendukung pemerataan dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunaan,” ujar Jokowi.
Saat ini menurutnya jawa sudah memikul kurang lebih 59 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan 56 persen penduduk indonesia.
”Pulau Jawa sudah sangat padat, sehingga harus memerlukan pemerataan pembangunan, sehingga tidak jawasentris melainkan indonesiasentris,” kata presiden.
Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota memang akan memakan waktu yang tidak sebentar, paling tidak antara rentang waktu 15 sampai 20 tahun pembangunan akan rampung. Baru setelah itu, Jokowi menekankan IKN akan menjadi kota pemerintahan.
“Tentu kita berhadap kedepannya, ibu kota ini betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang ikonik dan tidak dimiliki oleh bangsa lain, dan mengenai keberadaan Jakarta ke depannya akan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi dan yang pasti tetap akan diperbaiki,” kata presiden.
Demikian juga dengan apa yang diutarakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto bahwa keberadaan IKN ini tidak lain untuk pemerataan ekonomi agar tidak lagi jawasentris, namun membangun ekonomi yang inklusif terutama di kawasan timur Indonesia.
Menko Ekonomi dan sekaligus Ketua Umum Golkar ini menyampaikan pembangunan IKN ini mengusung konsep future smart forest city yang berbasis pada inovasi dan teknologi, yang tentu saja sejalan dengan arah membangun wilayah Kalimantan yang mendorong diversifikasi ekonomi namun tetap mempertahankan akan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
“Selain itu, pembangunan IKN ini dilaksanakan secara padat karya yang pasti akan banyak menyerap tenaga kerja dan diperkirakan pada tahun ini (2023) pembangunan ini akan menyerap sekitar 100 – 200 ributenaga kerja dan yang pasti akan berdampak positif perekonomian bangsa,” jelasnya.
“Ke depan, pembangunan IKN ini tentu tidak hanya masalah pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga multiplier effect, seperti penguatan konektivitas antarmoda, pengembangan koridor pangan, dan pertanian dan juga pengarusutamaan penanggulangan bencana serta adaptasi perubahan iklim,” tambah Airlangga.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini setidaknya ada beberapa hal yang mendasari. Sebagaimana disampaikan oleh Plt. Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemidahan Ibu Kota di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Salah satunya berkenaan dengan tingkat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menghapus kesan jawasentris.
Seusai dengan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, menyebutkan sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesai terkonsentrasi di pulau jawa sementara dibagian pulau lain persentasenya masih kurang dari 10 persen, terkecuali Sumatera. Sehingga pulau jawa menanggung beban yang sangat berat, dan ini juga menjadi salahsatu dasar dari pemindahan ibu kota negara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat struktur ekonomi Indonesiasecara spasial tahun 2018 masih di dominasi oleh kelompok provinsi di Jawa dan Sumatera. Dimana Jawa berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni 58,48 persen, diikuti Sumatera sebesar 21,58 persen, sedangkan Kalimantan 8,20 persen.
Alasan lain dari pemindahan ibu kota negara adalah terjadinya krisis air bersih di pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Sebagaimana data yang dirujuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Dari data yang dirilis tahun 2016 menunjukkan bahwa pulau Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Mulai dari daerah yang termasuk indikator minim, artinya mengalami tekanan ketersediaan air di berbagai wilayah khususnya yang ada di Jawa.
Alasan mendasar pemindahan ibu kota selanjutnya adalah adanya hasil modelling KHLS Bappenas 2019, menunjukkan konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Sehingga jika ibu kota tidak segera dipindahkan maka yang terjadi dikemudian hari adalah terjadinya krisis lahan yang ada di pulau Jawa.
Keberhasilan pemindahan ibu kota negara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, jika semua elemen masyarakat bersatu saling menopang dan mendukung satu sama lainnya. Pemahaman arti pentingnya pemindahan untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat yang mutlak demi terwujudnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.
Pemindahan ibu kota ini ternyata mendapat sambutan yang baik dari berbagai pihak, bukan hanya datang dari kalangan industri plat merah (BUMN) saja, melainkan banyak dari sektor swasta yang tertarik untuk andil dalam pembangunannya.
Salah satunya adalah PT. XL Axiata tbk. (XL Axiata). Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi ini senantiasa berkomitmen kuat turut mendukung IKN, yaitu mulai terimplementasi pembangunan infrastruktur jaringan internet cepat di sekitar wilayah bajal ibu kota negara yang baru.
Bulan Juni 2023, XL Axiata telah menempatkan empat unit Mobile BTS (MBTS) 4G, yang ditempatkan di area proyekpembangunan Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, dan di sekitar mess pekerja. Untuk jaringan fiber optic, XL Axiata juga sudah menyiapkannya yang akan tersambung dengan jaringan backbone se-Kalimantan.
Direktur& Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusamengatakan, sejak pemerintah resmi menetapkan calon IKN di Kalimantan Timur, XL Axiata secara bertahap terus menyiapkan pembangunan infrastruktur dan ekosistem jaringan di sekitar wilayah IKN.
“Suatu kebanggaan bagi kami bisa mendukung pembangunan calon ibu kota Indonesia yang baru ini yang merupakan mega proyek tersebut,” ujar Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa melalui keterangan resminya kepada Radar Sukabumi, Kamis (8/6/2023).
Jaringan XL Axiata di IKN nanti akan terkoneksi dengan jaringan utama se-Kalimantan, yang juga terkoneksi dengan jaringan internasional yang saat ini sudah tersambung via SKKL Batam – Sarawak – Entikong.
I Gede Darmayusa menambahkan, saat ini, XL Axiata berfokus menyediakan infrastruktur jaringan di area pembangunan proyek untuk memastikan seluruh pihak yang saat ini bertugas di sana dapat berkomunikasi secara lancar menggunakan jaringan data dari XL Axiata.
Menurutnya, pembangunan di area IKN yang semakin masif di berbagai bidang akan sangat membutuhkan layanan telekomunikasi dan internet yang berkualitas. Apalagi, pemerintah juga semakin intens menggandeng investor untuk ikut ambil bagian membangun IKN.
Perlu untuk diketahui bahwa jaringan XL Axiata juga telah menjangkau sebagian besar wilayah IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni sebanyak lebih dari 100 BTS, termasuk lebih dari 70 BTS merupakan BTS 4G di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sebanyak lebih dari 350 BTS di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk lebih dari 230 diantaranya merupakan BTS 4G.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bambang Susantono menegaskan bahwa pembangunan IKN ini bukan hanya terbatas bangun fisik saja, melainkan juga masalah unsur sosial, interaksi antar warga, menjadikan kota yang layak huni, humanis, dan liveable.
“Membangun kota itu bukan hanya membangun fisiknya saja, yang utama adalah bagaimana membangun kerekatan sosialnya, interaksi yang terjadi antar warganya, membangun kota yang pasti layak huni, humanis, dan liveable. Kami mohon dukungan dari semua lapisaan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusatara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dibangun untuk semua kalangan, a city for all,” pungkas Bambang setelah dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta. (sri)
