RADAR SUKABUMI – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun hal lain yang harus menjadi perhatian adalah anggaran kesehatan dan bantuan sosial.
Menurut politisi yang akrab disapa Hergun, pembatasan memang seharusnya dilakukan walaupun dapat membuat ekonomi terpuruk. Apalagi, Pulau Jawa berkontribusi 58,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Memang, di tengah laju kasus positif yang terus mendaki, perlu melakukan pembatasan sosial. Namun ini bisa membuat ekonomi terpuruk. Seperti buah simalakama,” kata Hergun, Sabtu (10/7).
Untuk itu dalam momentum ini, Ketua DPP Partai Gerindra mengusulkan adanya kenaikan pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Gayung bersambut, usulan tersebut diaminkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang mengungkapkan pemerintah memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 225,4 triliun, dari pagu semula sejumlah Rp 699,43 triliun.
Hergun lantas menyinggung beberapa program yang harus diperhatikan pemerintah, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah hingga anggaran untuk sektor kesehatan.
“Tentu mereka akan kehilangan atau setidaknya berkurang penghasilannya. Dengan dilanjutkannya stimulus, relaksasi dan bantuan sosial tunai diharapkan masyarakat yang terdampak PPKM Darurat bisa terkurangi bebannya,” ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra pada DPR RI.
Selain itu, program lain yang ditujukan untuk meringankan beban pengusaha agar mampu bertahan di masa pandemi ini juga harus segera dilakukan evaluasi. “Setidaknya dapat diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga diharapkan dapat memperpanjang napas pengusaha di tengah ketidakpastian ini,” tuturnya.
