RADAR SUKABUMI – Dalam memutus penyebaran virus corona atau COvid 19, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bekerjsama dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, melakukan rapat jarak jauh bersama sejumlah Kementerian Republik Indonesia melalui video conference di kantor Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BPKSDM) tepatnya di Jalan Raya Kadupugur, Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, (17/4).
Rapat yang diikuti oleh Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, Sekertaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, Ketua DPRD, Yudha Sukmagara serta jajaran pimpinan lainnya ini, membahas tentang tata cara refocusing dan realokasi pada APBD tahun anggaran 2020.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengevaluasi refocusing dan realokasi anggaran. Hal itu tentu saja untuk mempercepat penanganan pandemi Covid 19,” jelas Adjo.
Menurutnya, saat ini APBD tahun 2020 sudah pasti akan berkurang karena digunakan untuk penanganan Covid 19. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi terus mencari dan mengevaluasi untuk refocusing dan realokasi anggaran ini. “Intinya, kita akan berupaya maksimal dalam penanganan penyebaran virus yang mematikan itu,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran itu diperuntukan untuk tiga kategori. Seperti anggaran penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. “Semua kategori ini, terus dipelajari oleh tim anggaran pemerintah daerah. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penanganan Covid 19, bisa dipenuhi dan pelayanan rutin bisa tetap dilaksanakan dengan lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, wilayah Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang serius dalam penanganan dan pencegahan Covid 19. Hal itu dapat terlihat dari prosentase tertinggi di Indonesia dalam pergeseran anggaran untuk penanggulangan virus tersebut.
“Prosentase penganggaran untuk menangani corona di Jawa Barat paling tinggi. Pergeseran APBD untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial cukup tinggi. Walaupun secara nominal masih ada yang lebih tinggi,” katanya.
Berdasarkan indikator tersebut, menunjukan instruksi Mendagri sudah banyak yang dilaksanakan. Salah satunya pergeseran anggaran. “Banyak daerah yang sudah melakukan refocusing dan realokasi.
Meskipun masih banyak yang belum mengalokasikan dalam jumlah yang memadai dibandingkan kebutuhan yang ada,” ujarnya.
Maka demikian, setiap daerah harus lebih serius dalam realokasi dan refocusing. Sehingga, seluruh daerah bisa siap menghadapi covid 19. “Iya, terutama bagi daerah yang sampai saat ini terkesan rileks,” paparnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan, akibat merebaknya wabah Covid 19 ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menurun relevan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang juga menurun.
“Kalau pertumbuhan ekonomi dunia menurun, ekonomi Indonesia akan terpengaruhi. Baik investasi, ekspor, dan impor. Makanya harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk perekonomian dunia,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan, dampak yang paling mendasar dari menurunya perekonomian dunia ialah meningkatnya kemiskinan dan pengangguran terutama di wilayah yang kasus covid 19 paling banyak ditemukan.
Seperti halnya di wilayah Pulau Jawa. “Provinsi di Pulau Jawa akan mendapatkan dampak yang besar. Terutama mengenai kemiskinan dan pengguran. Untuk itu, kita terus berusaha mengantisipasi dalam kondisi terberat sekalipun,” pungkasnya. (den/d)
