KOTA SUKABUMI – Puluhan massa dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Sukabumi (PB Himasi) dan Forum Rakyat Miskin Bersatu ( FRMB) Sukabumi melakukan aksi demontrasi di BPJS Kesehatan Jalan Siliwangi, Kamis (21/11).
Mereka menuntut pembatalan kenaikan iuran bulanan, yang dinilai sangat memberatkan kalangan masyarakat ke bawah.
Pantau Radar Sukabumi, aksi yang berlangsung landai, tiba-tiba memanas dan sempat memaksa untuk masuk ke Kantor BPJS Kesehatan.
Hal tersebut dipicu oleh cuitan status instagram salah satu pegawai BPJS yang menampilkan foto seorang anggota Himasi yang sedang memengang poster bertuliskan ‘Iuran BPJS Meningkat Beli Skin Care Terhambat’ lalu ditambah tulisannya oleh pegawai BPJS dengan tulisan ‘Kalau sakit pake skincare ja yah dek jangan beli obat‘.
Ditambah postingan video yang berisi bahwa anak-anak Himasi menganggu masyarakat yang mau masuk ke BPJS.
“Woi pegawai sini jelaskan apa maksudnya, saya kesini membawa aspirasi masyarakat. Jangan menjadi provokator. Sini kebawah,” ujar teriakan salah satu pendemo.
Tak berselang lama, wanita pegawai BPJS Kesehatan pun turun menjumpai pendemo dan meminta maaf. “Maaf saya tidak ada maksud apa-apa, mohon maaf dari hati yang terdalam,” ujar wanita yang berhijab tersebut.
Meskipun sudah meminta maaf tapi Himasi akan membawa kasus ini keranah hukum. Soalnya pernyatan dari status intagram itu sudah menyepelekan Himasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kami akan melaporkan ke pihak berwajib,” ujar Koordinator Aksi Himasi Sukabumi, Danial Fadhilah.
Danial pun membantah bahwa aksi demo Himasi tidak menghalangi masyarakat yang sedang berurusan dengan BPJS Kesehatan. “Kami kecewa dengan sikap pegawai BPJS, kami dianggap perusuh dan menghalangi pelayanan tapi buktinya tidak,” tegasnya.
Terkait tuntutannya, Danial meminta BPJS untuk membatalkan menaikan tarif BPJS Kesehatan. Menurut dia, dengan naiknya iuran ini tidak akan memberikan solusi terkait defisit, akan tetapi menjadi permasalahan baru. ” Kami menolak iuran BPJS, sangat memberatkan masyarakat, “terang Danial.
Selain itu, sistem BPJS Kesehatan harus dibenahi, soalnya masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan. Bahkan masih ada orang yang meninggal tapi masih terdata di BPJS dan masih ditagih.
“Contoh lainnya, kita bawa langsung warga Kota Sukabumi, bu Yeni yang harus membayar tunggakan cukup besar. Sementara dia tidak mampu untuk membayar sementara orang tuanya harus segera di operasi,” pungkasnya.
Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik pada BPJS Cabang Sukabumi, Krisnawati mengatakan, bahwa dia akan memanggil pegawai tersebut untuk dimintai keterangan terkait apa yang sudah dilakukannya. “Tindaklanjut dari kejadian ini akan kami laporkan kepada Kepala Cabang,” ujarnya.
Dijelasknnya, jika memang yang bersangkutan terbukti telah melanggar kode etik kepegawaian yang ada di BPJS, kata Krisnawati, maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada pegawai tersebut. “Kita akan perdalam lebih detail. Nanti kita sampaikan informasi selanjutnya,” pungkasnya. (bal)
