SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Pasca pelantikan DPRD Kota Sukabumi periode 2019-2024, puluhan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi langsung menggeruduk kantor DPRD Kota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Ir Djuanda. Mereka meminta para Anggota Legislatif (Aleg) baru bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi legislatif yang berpihak kepada rakyat bukan untuk birokrat dan revisi perda – perda yang tidak pro terhadap rakyat.
“Kami memita kepada anggota DPRD Kota Sukabumi yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan dan meminta Perda – Perda yang tidak pro rakyat untuk kembali direvisi. Serta libatan masyarakat tokoh masyrakat dan mahasiswa dalam penyusunan peraturan di DPRD Kota Sukabumi,” ujar Ketua GMNI Sukabumi, Abdulah Masyhudi, Senin (2/9).
Hal senada juga disampaikan, Ketua IMM Cabang Sukabumi, Rajib Rivaldi mengingatkan kepada anggota DPRD Kota Sukabumi bahwa jabatannya bukan dijadikan bahan komersil dan dalam pembuatan serta penetapan Perda jangan ditungangi kepentingan elit politik. “Jabatan yang mereka emban bukan bahan komersil apalagi kaitanya dengan penetapan perda janga sampai ada kepentingan elit politik yang bermain” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Himasi, Eki Rukmansyah menekan kepada pihak DPRD Kota Sukabumi untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas apalagi jalan-jalan dinas keluar kota tanpa raealisasi yang jelas. “Saya meminta kepada DPRD Kota Sukabumi untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, apalagi dinas luar yang memang tidak jelas” imbuhnya.
Di tempat terpisah, sejumlah mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi terkait kinerja Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi selama ini. Selain sejumlah tuntutan, para masa aksi ini memberikan kartu kuning kepada pemerintah daerah sebagai bentuk warning atas kinerjanya.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Isep Ucu Agustina mengungkapkan, kedatangannya ke depan balai Kota Sukabumi untuk mengingatkan beberpa janji pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi menjelang satu tahun menjabat. “Kami mempertanyakan dengan tegas, apa saja pencapaian menjelang satu tahun Walikota. Kami melihat tidak ada bukti yang signifikan, makanya kami berikan kartu kuning sebagai bentuk kegagalan ditahun pertama menjabat,” tegasnya.
Pria berperawakan kurus ini meminta, pemerintah jangan menutup mata terkait pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Pihanya melihat, saat ini tidak sedikit anak yang seharusnya masih usia sekolah berada di jalanan. Selain itu, optimalisasi Puskemas dinilainya belum berjalan secara menyeluruh melayani masyarakat. “Sudah jelas, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat, kemudian program Sukabumi Kece yang belum berjalan disetiap kelurahan serta berkutat pada pelatihan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi langsung menemui para peserta aksi mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi.
Orang nomor satu di Kota Sukabumi ini, mengucapkan terimakasih atas apa yang disampaikan mahasiswa tentang kinerjanya yang telah berjalan selama satu tahun ini. “Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah datang ke sini (Kantor Sekretariat Daerah Kota Sukabumi,red). Kami terima dengan baik,” ujarnya dihadapan para peserta aksi, kemarin (2/9).
Adapun tentang apa yang yang menjadi tuntutan mahasiswa, lanjut Fahmi, tidak sesuai dengan apa data dan fakta dilapangan. Fahmi merinci, soal kesehatan dan optimalisasi Puskesmas, setidaknya ada empat Puskemas yang membuka layanan sore hingga malam hari.
Soal pendidikan, Kota Sukabumi tengah menggenjot pendidikan vokasi. Sama halnya dengan program Sukabumi Kece yang dikeluhkan, program ini sudah berjalan di setiap kelurahan. “Termasuk soal pembangunan pasar Pelita, saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen. Artinya tidak mangkrak, mungkin saja mereka (mahasiswa,red) tidak mendapat data yang aktual,” tutupnya.
(upi/rs)
