SUKABUMI— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi sudah menyelesaikan pembentukan seluruh perangkat sumber daya manusia (SDM) yang akan membantu tugas KPU sampai ketingkat kelurahan.
Dengan begitu, tugas dan kinerja KPU sudah mulai tancap gas mengerjakan semua tahapan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
” Hari ini kita lantik sebanyak 99 orang panitia pemungutan suara (PPS), mereka sudah berhasil melalui tahapan-tahapan rekrutmen,” ujar Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah usai melantik anggota PPS di Jalan Selabintana, Sabtu (11/11).
Dengan terbentuknya PPS ini kata Hamzah tentu saja PPK dan PPS akan mulai bekerja untuk agenda tahapan Pilkada serentak yakni pemuktahiran data pemilih. Juga untuk persiapan Pileg dan Pilpres, mereka akan ditugasi untuk pemberkasan Sistem informasi politik (Sipol) untuk memperivikasi Parpol.
“Namun sebelumnya, setiap PPS harus segera melakukan pleno dalam menentukan ketua dan mengusulkan nama kepala sekretariat,” ujarnya.
Sebanyak 99 orang ini merupakan orang -orang yang terpilih dan terbaik. Juga mereka tidak terlibat atau masuk dalam partai politik atau simpatisan salah satu calon.
” Kami jamin itu, karena ketika tes administrai selesai, kita meminta tanggapan dan masukan kepada masyarakat terkait orang-orang yang ikut seleksi PPS.
Nyatanya tidak ada satu orang pun yang mengadukan mereka ke kami,” ujarnya.
Namun jika memang dikemudian hari anggota PPK atau PPS tidak bersikap netral dan indepediensi. KPU secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan anggota PPS maupun PPK yang bersangkutan .
“Laporkan saja, dengan laporan tertulis dan bukti. Kalau terbukti sanksinya kita berhentuikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan, pelantikan satu kelurahan tiga orang PPS ini dalam kerangka menjaga dan menjamin pilkada serentak berjalan lancar.
Dirinya juga berpesan bekerjalah sesuai dengan tupoksinya.
“Tugas PPS ini sangat berat, mereka harus menjamin masyarakat ikut melaksanakan pemilu dan menjamin tidak akan terjadi permasalahan diwilayahnya.
Makanya mereka harus bersikap netral, dan menjaga indepediensinya dan berkoordinasi dengan aparat wilayah,” pungkasnya. (bal)
