Dramaturgi pada Musrenbang Kota Sukabumi Tahun 2023
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota merupakan muara seluruh kegiatan Musrenbang di wilayah. Rumusan usulan kegiatan satu tahun berikutnya. Perhelatan ini merupakan rutinitas tahunan.
Di masa pandemi pun, Musrenbang tetap dilaksanakan dengan mengikuti aturan norma baru, daring, dan memperhatikan penjarakan fisik. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, Musrenbang bukan sekadar rutinitas yang bersifat selebrasi, lebih dari itu harus memiliki muatan penting tentang penguatan modal sosial di masyarakat yang mulai luntur.
Penampilan hiburan rakyat, drama, dan pentas lainnya saat Musrenbang merupakan upaya ke arah sana, ikhtiar pemerintah dalam memperkenalkan kondisi sosial kultural dan historis wilayahnya. Tahun ini, konsep selebrasi Musrenbang menjadi lebih menarik dengan pementasan sebuah drama yang diperankan oleh para pejabat pemerintah dan kota bersama dengan sanggar kesenian Soerawoeng.
Saya tidak akan memaparkan secara gamblang alasan kenapa menampilkan pentas dalam bentuk drama bertajuk sosial begitu penting dilakukan? Pementasan sama dengan memindahkan alam sosial yang besar dan kompleks ke panggung sandiwara yang lebih kecil dan detail. Dalam teori dramaturgi, apa yang diperankan selama pentas oleh para pemain drama, sebenarnya memang mewakili kondisi sosial yang sedang menjadi domain di dalam kehidupan.
Pementasan dengan tema kehidupan di masa kerajaan kendati dikemas melalui kerang humor. Walakin menyajikan sistem sosial masyarakat Nusantara Kuno. Pentas yang diperankan oleh mulai dari Sekretaris Daerah sampai para kepala dinas memiliki latar belakang sebuah kerajaan, tipikal kekuasaan di masa kejayaan Nusantara. Artinya, meskipun bersifat hiburan, namun harus mampu mewakili sistem sosial sebagai bagian penting dari kehidupan.
Dalam pentas hiburan, misalnya pertunjukkan drama, seorang aktor dengan latar belakang seniman dapat memerankan seorang raja. Jadi, dalam sebuah drama, raja yang disembahsujudi oleh para abdi dalemnya memang raja-rajaan, serupa dengan pemeran lainnya, memang prajurit-prajuritan. Drama pada Musrenbang tingkat kota pada 16 Maret 2023 merupakan cermin sistem sosial Nusantara diwakili oleh beberapa hal.
Pertama, sistem sosial Nusantara memiliki ciri khas kesetaraan namun memiliki batasan yang jelas. Kelas sosial terbagi menjadi tujuh golongan, manusia semakin naik kelas sosialnya ketika ilmu pengetahuan yang dimilikinya semakin jembar atau luas. Kelompok sosial pada strata teratas merupakan orang-orang yang cerdas, berpengetahuan luas, dipenuhi kaweruh, dan sudah melepaskan kemelekatan dengan dunia. Para ksatria mulai dari raja hingga pegawainya menempati strata atas, mereka tidak diperkenankan kemaruk terhadap materi.
Kedua, lapisan sosial pertengahan ditempati oleh masyarakat profesional, petani, pengusaha, pedagang, dan konglomerat. Mereka merupakan saudagar dan orang kaya di zamannya namun dibatasi oleh norma tidak diperkenankan menggurui apalagi menasihati lapisan sosial pertama dan kedua. Semakin banyak memiliki materi, maka semakin tinggi kemelekatan dirinya dengan dunia, semakin rendah juga strata sosialnyua, hatta tidak diperkenankan memberikan petuah keagamaan karena bukan bidang dan wilayahnya.
Drama pada Musrenbang Kota Sukabumi menampilkan adegan seorang sais dan penjaga istal diperintah oleh raja untuk menajaga kuda berwarna putih, kemudian diperintah mengeluarkan kuda hitam karena raja akan melakukan perburuan. Di saat raja meninggalkan istana tanpa pengawalan, penasehat istana menerima informasi dari sais kemudian menerjemahkan raja pergi begitu saja meninggalkan istana (lengser ke prabon). Penasehat istana tipikal yang diperankan oleh Syam Soorawoeng menghembuskan isu kepada pejabat istana, hingga menimbulkan kekisruhan, salah satunya melelang jabatan raja, para pejabat juga menjadi pamer prestasi karena memiliki ambisi dan kepentingan pribadi.
Kesalahan informasi berujung pada tindakan ganjil seperti sepenggal cerita di atas. Pesan moral darinya yaitu seorang raja tidak diperkenankan melakukan tindakan atas kemauannya sendiri, karena struktur kerajaan memiliki orang lain yang dapat memberikan nasihat kepada raja. Penasehat kerajaan juga harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi bukan malah membuka lebar-lebar semangat kompetisi yang tidak sehat kepada para pejabat istana. Dalam sejarah sistem monarki, tindakan sais penjaga istal, penasehat, dan pejabat istana merupakan tindakan yang tidak akan pernah ditolerir oleh pihak kerajaan. Sebab, dalam sistem monarki tidak pernah dikenal istilah pelelangan jabatan apalagi dilelang kepada orang-orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan penguasa sebelumnya.
Ketiga, lapisan sosial paling bawah ditempati oleh warga negara asing (mleccha) dan para penghamba materi atau tuccha. Dua kelompok ini tidak diperkenankan memberikan rekomendasi apa pun, apalagi sampai bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan istana. Sebab, jika dua kelompok ini sudah dapat leluasa memasuki istana akan melahirkan kolaborasi kejahatan dan kongkalikong antara ksatria dengan para pemuja materi (dalam sistem sosial Nusantara, tuccha merupakan para penjahat, begal, dan perampok yang haus materi).
Sistem sosial nusantara tidak ingin memecah manusia ke dalam derajat berbeda dan pengkastaan, melainkan sikap alamiah dan sejalan dengan hukum kesemestaan. Sistem ini memiliki tujuan membangun keajegan dan ketertiban dalam hidup. Ketimpangan mulai terjadi, ketika para ksatria di Nusantara telah merelakan diri melakukan kolaborasi dengan warga negara asing (Belanda). Sistem sosial Nusantara telah dilanggar oleh skandal para ksatria pribumi yang tanpa segan dan kehilangan rasa malu meminta petuah kepada para pendatang. Dampaknya, Nusantara sebagai bentangan zamrud ini terus-menerus dieksploitasi sumber daya alamnya.
Dramaturgi pada Musrenbang Kota Sukabumi tahun ini memiliki pesan penting, setiap orang memang harus memiliki peran sesuai dengan keahliannya. Kolaborasi dan koordinasi sebagai ciri penting manusia harus tetap dijalani sesuai dengan jenjangnya. Sebagai contoh, 2.500 tahun lalu, demokrasi dicetuskan di Athena. Kendati demikian, rakyat Athena tidak sepenuhnya melepaskan norma dan etika kehidupan. Demokrasi Athena tetap mendapatkan dukungan penuh dari para pencetus Aristokrasi agar bandul demokrasi tidak bergerak secara liar dan semaunya. Seorang penjahat di era demokrasi Athena tidak akan dapat mencalonkan diri sebagai anggota senat karena dirinya pun menyadari bahwa pencalonan dirinya bertolak belakang dengan norma dan etika.
Skandal antara ksatria pribumi dengan Belanda telah merusak tatanan sosial adiluhung, merendahkan rakyat pada strata sosial paling rendah, dan pembangunan juga hanya ditujukan untuk mengontrol serta menarik sumber daya alam dari pemilik asli kepada tangan kotor para penjajah. Ilustrasi ini mendapatkan satire dan kritik dalam lirik lagu permainan anak-anak:
Ayang-ayang gung// Gung goongna ramé, // Ménak Ki Mas Tanu// Nu jadi Wadana// Naha mana kitu// Tukang olo-olo// Loba anu giruk// Ruket jeung kumpeni// Niat jadi pangkat// Katon kagorengan// Ngantos Kangjeng Dalem// Lempa-lempi lempong// Jalan ka Batawi ngelempong!
