RADARSUKABUMI.com, BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto mengatakan, dengan perkembangan teknologi saat ini, maka bermunculan isu-isu tentang politik identitas. Dimana isu atau gerakan tersebut, harus diantisipasi.
“Pemilu rawan ditumpangi oleh agenda yang bertentangan dengan Pancasila, yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Kita mulai dari tingkat terbawah harus dapat menyampaikan hal ini ke masyarakat tentang bahaya tersebut,” ucapnya pada Rapim TNI-Polri di Graha Tirta Siliwangi, Jln. Lombok, Selasa (12/2).
Menurutnya politik identitas yang terjadi, dengan munculnya paham-paham baru. Yang dapat mempengaruh stabilitas politik, kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau yang mudah terhasut.
Dikatakannya cara penyebarannya dapat melalui media sosial, hoax, fake news, meme provokatif, pesan melalui media sosial atau konten digital lainnya. Termasuk pengerahan masa, seperti kejadian di Garut saat kasus HTI sudah pengarahan masa.
“Dampak politik identitas dan isu sara. Kita melihat pilkada kemarin, adanya isu sara seperti penganiayaan ustad/ ulama yang menyebar dan yang terbukti hanya dua dan kini sudah dalam proses hukum,” ungkapnya.
Diakuinya dampak dari politik identitas tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dimana jika melihat datas kepercayaan masyarakat di Indonesia, paling tinggi TNI, lalu KPK dan ketiga Polri.
