“Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik,” sambungnya menekankan.
Namun, ia menambahkan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun keluh kesah, teguran, kegeraman presiden kepada menterinya yang diumbar ke publik tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka.
