RADAR SUKABUMI – Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Kota dan Kabupaten Sukabumi menggelar aksi flashmob di Sekitar Lapang Merdeka dan Alun-alun kota Sukabumi, Minggu (11/9). Aksi tersebut bentuk penolakan PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diputuskan pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.
Para kader PKS turun ke jalan berdiri berjajar di trotoar membentangkan pesan-pesan Tolak Kenaikan BBM dari pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB . Turut hadir para pimpinan dari DPD PKS Kota dan Kabupaten Sukabumi serta para anggota dewan.
Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi M Sodikin dalam orasinya mengatakan, bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang diuji. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi yang berpotensi kenaikan harga sembako membuat rakyat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Oleh karnanya, kebijakan menaikan BBM bersubsidi sangatlah tidak tepat. Karena akan semakin menambah penderitaan rakyat, daya beli masyarakat akan turun harga-harga akan meningkat dan tentu saja ini bisa memicu inflasi,” kata Sodikin.
Untuk itu, Sodikin yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. “Kami PKS seluruh Indonesia menyatakan menolak dan meminta kepada Presiden untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi,” ucapnya.
Dalam kesempatan lain, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Abdul Fatah menambahkan, bahwa aksi flashmob serentak dilakukan oleh seluruh anggota PKS dari daerah hingga pusat.
“Bahwa kami sangat tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, tidak ada alasan apapun,” Terang Fatah.
Lanjut Fatah, kebijakan tersebut sungguh tidak tepat dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Ditambah kenaikan BBM bersubsidi ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Beberapa waktu yang lalu masyarakat sangat terpukul dengan kondisi kenaikan minyak goreng, kemudian harga telur pun naik. belum juga selesai, nah sekarang BBM Subsidi ikutan naik, tentu ini menjadi beban berat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PKS DPR-RI melakukan walk out dari sidang paripurna pada Selasa (6/9). Aksi itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM. (izo)
