POLITIK

PKS Kutuk Kasus Perbudakan Nelayan

SUKABUMI– Video viral yang memperlihatkan jenazah tenaga kerja migran asal Indonesia yang bekerja di kapal China dibuang ke laut mengundang perhatian anggota DPR-RI Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi drh Slamet. Ia pun meminta pemerintah secepatnya melakukan tindakn tegas dan cepat atas kasus yang diderita para anak bangsa tersebut.

“Ini sangat menyakitkan. Di saat pemerintah tetap menggelar karpet merah untuk TKA china , nasib anak bangsa sendiri diabaikan. Pemerintah harus bertindak atas kedholiman ini, kalo tidak mau di katakan sebagai kacungnya china,” tegas Slamet yang juga anggota komisi IV DPR-RI.

Slamet menilai, persoalan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia khususnya nelayan masih belum maksimal. Dengan kejadian itu membuka kembali sejarah lama perbudakan nelayan yang tidak kunjung terselesaikan. “Kami mengutuk keras perlakuan kapal China terhadap jenazah ABK asal Indonesia. ini adalah pelanggaran HAM berat dan tidak bisa ditolerir” tambahnya.

Menurut Slamet, masih banyaknya kejadian seperti ini disinyalir akibat pemerintah masih sangat lemah terkait perlindungan nelayan yang bekerja di kapal perikanan asing. Seperti yang termuat dalam UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Selain itu juga disinyalir pemerintah abai terhadap pengawasan terhadap perekrutan nelayan oleh puluhan perusahan penyalur tenaga kerja untuk bekerja di kapal-kapal perikanan asing.

“Merujuk pada Indeks Perbudakan Global terkait resiko terjadinya perbudakan modern posisi Indonesia tahun 2018 berada pada category medium, namun untuk China masuk dalam kategori beresiko tinggi,”kata Slamet.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengawasi secara ketat proses penyaluran tenaga kerja yang akan dikirim untuk bekerja ke kapal-kapal China.

Menurut data yang kami peroleh, ada sebanyak 275 anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban ekploitasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk itu wajar bila pihaknya menanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan nelayan/ABK.

Slamet menjelaskan, Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terdapat enam perusahaan yang diduga kuat melakukan praktik eksploitasi kepada ABK asal Indonesia pada kapal perikanan asing. “Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,”pungkasnya. (*)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button