JAKARTA— Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid memastikan tidak setuju dengan upaya-upaya yang dianggap mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hidayat mengatakan bahwa seharusnya KPU sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan, kekuasaan mempunyai anggaran, tampil sebagai lembaga yang legitimate.
Namun, Hidayat justru melihat KPU telah mendeligitimasi diri sendiri. “Jangan kemudian dia kebawa-bawa dengan kondisi yang ada, misalnya tentang perubahan menjadi kotak suara kardus, itu kan mendelegimitasi KPU sendiri,” kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (10/1).
Contoh lain, ujar Hidayat, soal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang berlarut-larut dan kontroversinya berkepanjangan.
Selain itu, alasan KPU tidak disepakati dengan dua dua tim sukses calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), kemudian menghapus pemaparan visi misi. “Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri,” tegasnya.
Harusnya, Hidayat mengatakan, KPU sebagai lembaga yang legitimate, bisa berbuat sebagaimana aturan yang berlaku. Jangan sampai KPU terkesan mengikuti salah satu pihak.
Di sisi lain, tidak setuju dengan pihak lainnya. “Jangan kemudian dia mengikuti satu pihak, kemudian yang lain tidak setuju, dan diikuti, itu merupakan bentuk delegimitasi,” katanya.
Menurut Hidayat, hal itu juga bisa membuat publik menduga KPU sudah condong kepada satu kelompok tertentu. “Misalnya juga (soal) nomor urut capres dan cawapres, 1, 2, 3. (Seharusnya) tidak ada 01 dan 02. Tapi, kenapa sekarang seperti begitu?” ungkapnya.
Hidayat sangat setuju KPU tidak didelegitimasi. Karena itu, dia juga mengingatkan KPU jangan mendelegitimasi dirinya sendiri.
“Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik, itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri,” katanya. Hidayat mengatakan segeralah KPU bangkit dan menjadi lembaga yang independen, adil, dan tidak mendelegitimasi diri sendiri.
“Karena ini sangat serius. Karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu,” pungkasnya.
(boy/jpnn)
