JAKARTA— Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan Jembatan Nasional Suramadu munai kritik. Pasalnya, kebijakan itu dianggap politis karena bertepatan dengan Pilpres 2019. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah bahwa kebijakan itu diberlakukan untuk meningkatkan perekonomian di Pulau Madura.
“Yang pasti harus diingat adalah bagaimana kemudian Madura itu bisa memperoleh kesejahteraan seperti provinsi-provinsi lainnya dan bagaimana kemudian masyarakat Madura bisa lebih dekat dengan Surabaya,” kata Puan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (28/10).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini menyebut, langkah tidak dikenakan tarif tol Suramadu senantiasa memudahkan akses keseharian warga. Oleh karenanya, kebijakan yang ditempuh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, kata Puan, tidak sama sekali bernuansa politis.
“Ya kalau buat saya tidak terkait politis, itu adalah bagaimana ke depannya itu kita bisa mengedepankan perekonomian yang ada di Madura,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tol Suramadu pada Sabtu (27/10) kemarin. Jokowi berharap hal itu bisa mendongkrak sektor turis, property, dan investasi di Pulau Madura.
Bahkan prekonomian di Madura pun diharapkan betul-betul bergerak serta membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, sekali melintas Tol Suramadu, warga diwajibkan membayar Rp15 ribu.
(rdw/JPC)
