“Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya mengformalkan,” tambahnya.
Mengenai kekhawatiran publik atas keterlibatan militer di lembaga-lembaga sipil seperti kejaksaan atau kehakiman, Prabowo menyebut semua memiliki dasar hukum yang jelas dan telah berlaku lama.
“Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu kok,” kata Prabowo.(*)
