Pengamat: Penentuan Pj Wali Kota Sukabumi Sarat Politis Rezim

pengamat politik sukabumi
Pengamat ekonomi politik Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi) Rizki Hegia Sampurna.

SUKABUMI – Siapa yang akan menjadi Pj Wali Kota Sukabumi? Pertanyaan ini perlahan diulas oleh pengamat ekonomi politik Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi) Rizki Hegia Sampurna.

Saat ini, ada tiga nama yang mencuat sesuai usulan Gubernur Jawa Barat. Yang pertama, Asisten Administrasi Umum Setda Pemprov Jabar atau yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar, Kusmana Hartadji. Kedua, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Jabar, Siska Gerfianti. Dan ketiga, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Dida Sembada.

Bacaan Lainnya

Menurut Rizki, penentuan pj kepala daerah di setiap daerah memiliki pola yang sama. Dalam hal ini, Rizki menjelaskan tiga pola. Yang pertama, harus mampu melakukan pemetaan seberapa penting dan strategisnya Kota Sukabumi di mata pemerintah pusat

“Kalau dia, dalam hal ini Kota Sukabumi, tidak terlalu penting atau signifikan, kemungkinan akan mengakomodir dari usulan nama-nama itu,” kata Rizki kepada Radar Sukabumi, Selasa (12/9).

Tapi, kata Rizki lagi, jika Kota Sukabumi dianggap cukup strategis, maka rezim dipastikan memiliki kepentingan untuk menempatkan orang yang dianggap “tepat” meskipun tidak masuk dalam nama yang diusulkan.

“Penting tidak penting maksudnya dalam konteks Pilpres 2024 dan pileg tahun depan nanti,” ujar Rizki.

Pola kedua, bagaimana pusat melihat potensi “kerawanan” politik di Kota Sukabumi. Jika dianggap potensial, maka kemungkinan pj walikota akan ditempati dari unsur eks militer atau polisi.

“Tapi saya sendiri melihat mungkin lingkup Kota Sukabumi tidak terlalu signifikan terkait yang ini,” jelasnya.

Pola ketiga, persepsi rezim terhadap tiga nama yang diusulkan. “Teman-teman media mestinya cari info siapa dari ketiga orang itu yang punya hubungan baik dengan partai penguasa dan kang Ridwan Kamil,” tuturnya.

Rizki pun mengaitkan ini dengan agenda pilpres. Isu terkini, Ridwan Kamil didekati oleh bacapres Ganjar Pranowo. Maka, jika pria yang akrab disapa Kang Emil itu merapat ke mantan Gubernur Jawa Tengah, maka kemungkinan birokrat dari pemprov yang akan dipasang.

“Katankanlah staf ahli gubernur. Tapi kalau murni penialaiannya kapasitas mengelola kota, mestinya birokrat pemkot yang dipasang,” jelas Rizki.

“Jadi saya ingin mengatakan bahwa sangat mungkin ada agenda politik dari rezim pusat. Justru kepentingan rezim pusat untuk mengendalikan “politik lokal”,” pungkasnya. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *