JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Karena hal itu tidak logis dan belum punya dasar jelas.
“Usul untuk menunda pemilu adalah usul yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama di tingkat nasional, provinsi. Ini kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?” tegas AHY saat melantik kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Riau (26/2)
AHY juga menegaskan, partainya harus tegas menyampaikan penolakan tersebut, karena tidak boleh siapapun, apapun pangkat dan jabatannya di negeri ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat.
“Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik,” tuturnya.
“Ini malah tiba-tiba ada yang mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur?Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu,” imbuh AHY.
AHY menduga, soal penundaan pemilu itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. “Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki oleh orang-orang seperti itu. Menurut saya, memalukan cara berfikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?” tanya AHY.
Terkait alasan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY justru mempertanyakan Pilkada 2020. Padahal itu lagi gawat-gawatnya Pandemi Covid-19. Artinya bangunan narasi yang ingin pemilu ditunda ini tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.
Lebih lanjut AHY menegaskan, Partai Demokrat harus menyampaikan penolakan ini kepada siapapun, agar jangan salah. Karena kalau sudah salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, mak yang menanggung ruginya dan dampak buruknya adal semua, rakyat Indonesia.
