Kunjungi Sukabumi, Ketua MKD DPR RI: Kasus Ujaran Bahasa Sunda Arteria Dahlan Dilanjutkan

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Sukabumi, Senin (7/2). FOTO: GARIS NB/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI, RADAR SUKABUMI – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan, akan segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan terkait ujaran yang menyinggung bahasa Sunda.

Ia menjelaskan, kasus politikus PDI Perjuangan itu sudah selesai di pihak kepolisian. Sebab berdasarkan hasil gelar perkara polisi menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Maka saat ini prosesnya berada di MKD.

“Di polisi sudah selesai, beliau (Arteria Dahlan, red.) dilempar ke MKD, karena di MKD-nya ada hak DPR RI untuk bicara apapun, tetapi berbicara masalah etika tugasnya MKD,” ujar Aboe Bakar usai Kunker ke Mapolres Sukabumi, Senin (7/2).

Sejauh ini, sambung dia, MKD belum bisa menindaklanjuti laporan yang sudah masuk. Sebab DPR RI saat ini masih lockdown. Tetapi kalau ke daerah menurutnya tidak masalah.

“Jadi sudah ada tujuh laporan yang sudah masuk dari beberapa lembaga, wabilkhusus dari warga Jawa Barat. Nanti kita proses, sekarang lagi dikalrifikasi masukan-masukan dan surat-suratnya, apakah itu sudah benar dari lembaga yang benar, pengurus yang baik. Baru setelah itu kita proses setelah lockdown,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan membuat geram masyarakat Suku Sunda karena pernyataanya meminta Jaksa Agung mencopot Kejaksaan Tinggi (Kejari) yang menggunakan bahasa sunda dalam suatu rapat di instansi itu.

Pernyataanya membuat heboh dan mendapatkan gelombang protes dari sejumlah elemen warga di Jawa Barat. Ia juga dilapotkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan pelanggaran konstitusi, bahkan ia juga mendapat teguran langsung dari partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan.

Kepolisian menegaskan kasus tersebut tak dapat dipidanakan karena Arteria Dahlan mempunyai hak imunitas DPRD. Sekelompok masyarakat Sunda yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Penutur Bahasa Sunda, kemudian melaporkan Arteria ke MKD DPR pada Rabu (26/1) lalu. (ris/t)

Pos terkait