Ketua STISIP Widyapuri Sukabumi: Pemilu 2024, Harus 30 Persen Perempuan

Kantirina Rachaju
Ketua STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi Kantirina Rachaju

RADAR SUKABUMI – Ada catatan khusus yang harus diperhatikan dalam Pemilu 2024 mendatang. Yaitu partisipasi kalangan perempuan, baik sebagai peserta atau calon maupun pemilih.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri Sukabumi Dra. Kantirina Rachaju memberi poin penting dalam catatan tersebut. Menurutnya, pada Pemilu 2024 kalangan perempuan harus memiliki peran dan paritispasi.

Bacaan Lainnya

“Kita membutuhkan paritisipasi langsung dari masyarakat maupun dukungan pemerintah setempat dan lembaga lainnya untuk mengedukasi masyarakat. Partisipasi tersebut berasal dari penduduk, yakni laki-laki dan juga perempuan,” kata Kantirina kepada Radar Sukabumi.

Katrina menjelaskan, berdasarkan data yang ia dapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi, jumlah pemilih pada Pilkada Serentak 2021 lalu untuk laki-laki sebanyak 984.167 orang. Sedangkan pemilih perempuan berjumlah sekira 900.000 orang. Artinya, perbedaan secara gender pemilih sangat tipis.

“Data itu kan dinamis, setiap tahun terjadi penambahan, artinya perubahan ya. Tapi faktanya sekarang, data pemilih laki-laki dan pemilih perempuan itu hampir sama. Sangat tipis perbedaannya,” jelas ia.

Dengan demikian, lanjut Kantirina, seharusnya partisipasi atau affirmative action keterwakilan calon anggota legislatif baik tingkat daerah maupun pusat dari kalangan perempuan bisa lebih banyak lagi. Atau bahkan lebih dari kuota 30 persen.

“Tapi realita nya sekarang, itu susah. Mencapai 30 persen saja, susah sekali. Pada pemilu 2014 lalu, di Sukabumi cuma sekitar 17 koma persen. Lalu pada Pemilu 2019, cuma naik jadi 20 koma persen. Belum sampai 30 persen,” ujar Kantirina.

Sesuai bidangnya sebagai akademisi, Kantirina membedah sulitnya mencapai target keterwakilan perempuan 30 persen tersebut. Sebagai contoh, di STISIP Widyapuri Mandiri saja, kuantitas mahasiswi pada program studi ilmu pemerintahan tergolong minim.

“Jadi saya itu punya hipotesis, bagaimana mereka mau berkembang jadi caleg, gabung ke organisasi politik, sedangkan jurusan ilmu pemerintahan saja mereka kaum perempuan tidak tertarik. Lalu, kalaupun ada, ya paling mereka menganggap cukup di perkuliahan saja. Tidak ada follow up untuk jadi caleg, misalkan,” bebernya.

Kendati demikian, Kantirina menduga salah satu yang membuat kaum perempuan belum tertarik pada dunia politik adalah narasi bahwa politik itu kotor. Atau, harus punya uang yang banyak untuk bisa terjun ke dunia politik. Kantirina mengungkapkan, pola pikir tersebut harus dibenahi demi sehatnya demokrasi dan perpolitikan tanah air.

“Politik itu seolah momok bagi kaum perempuan. Ya, menakutkan. Jadi saya katakan, yang membuat suatu wadah jadi kotor atau bersih, ya orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi diperlukan orang-orang yang paham sehingga citra terhadap politik itu dapat baik di mata masyarakat,” paparnya.

Masalah lainnya yang membuat kaum perempuan enggan berkecimpung di dunia politik ada dua hal. Yang pertama kepentingan domestik rumah tangga. Dan kedua, mahar politik atau cost politic yang tidak murah.

“Maka, saya kira ini juga harusnya menjadi PR bagi partai politik untuk membangun sistem keorganisasian partai dan perekrutan agar lebih ramah lagi. Partai politik harus mampu meyakinkan kader perempuannya untuk mau jadi caleg dan berjuang untuk daerah, untuk bangsa dan negara,” kata orang nomor satu di STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi.

Menurut Kantrina, partisipasi perempuan pada Pemilu 2024 mendatang sangat penting. Khususnya di bidang pembangunan di beberapa bidang kehidupan. Ia jelaskan, ketika membuat regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, maka sejatinya ada peran dan partisipasi dari kalangan perempuan.

“Misalkan membuat perda atau undang-undang terkait ibu hamil. Maka sudah pasti harus perempuan yang berperan sangat aktif dan dominan. Bukan laki-laki. Sehingga pada Pemilu 2024 nanti, partisipasi dan keterwakilan perempuan harus bisa 30 persen. Kalau semua memahaminya, saya optimis hal tersebut bisa terwujud,” ucapnya memungkas. (izo)

Pos terkait