POLITIK

Heri Gunawan: Penunjukkan 15 Bank Jadi Penyangga Likuiditas Menabrak Undang-Undang

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga sistem keuangan perbankan di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Heri menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“PP tersebut menabrak undang-undang dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti peran KSSK,” tutur Heri kepada wartawan, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Politisi Gerindra asal dapil Sukabumi ini menjelaskan, 15 perbankan nasional beraset terbesar telah ditunjuk sebagai penyangga likuiditas kebutuhan perbankan selama pandemi Covid-19, yang seharusnya merupakan tanggungjawab KSSK.

“Penunjukkan 15 bank tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan nilai saham dari bank jangkar ini yang keseluruhanya merupakan perusahaan go publik dan ini berpotensi moral hazard, tentu sangat terbuka karena dengan 99 persen pangsa pasar UMKM tentunya adalah bagian portfolio krusial masing-masing bank,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

“KSSK sebagai penyelenggara pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan seharusnya bisa bertindak lebih jauh dalam mengemban tanggung jawab yang diamanahkan,” tandas Ketua DPP Gerindra ini. (*)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button