Orang nomor dua di partai banteng moncong putih itu mengatakan, nama menteri yang diberikan ke Jokowi itu kinerjanya kurang memuaskan. Karena itu, lanjut Hasto, menteri yang tidak mempunyai etos kerja layak untuk direshuffle agar tidak menjadi beban presiden.
“Tentu saja berdasarkan kinerja dan bagaimana reshuffle itu menjadi efektif pada sisa masa jabatan agar betul-betul ditingkatkan,” ucap dia.
Kendati demikian, Hasto menyadari bahwa reshuffle merupakan hak progratif Presiden Jokowi. “Sekarang presiden yang ambil keputusan, karena, reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden,” pungkasnya.(*)
