JAKARTA— Partai Demokrat dengan tegas menolak untuk masuk dalam Koalisi Keumatan yang baru-baru ini digagas oleh sejumlah tokoh oposisi dan Persaudaraan Alumni 212. Pasalnya, muncul kesan koalisi itu di bawah kendali Imam Besar FPI Habib Rizieq.
“Kalau koalisi itu citranya hanya subordinat dari Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik sedikit pun,” ucap jurubicara Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (7/6).
Menurut Ferdinand, Demokrat lebih condong untuk mempersiapkan bentuk poros baru dengan nama koalisi “nusantara” atau koalisi “kerakyatan”. Ferdinand kembali mengklaim, Partai Demokrat di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan partai besar yang menguasai 10 persen kursi parlemen saat ini.
Karena itu, menurutnya, Demokrat tak rela berada di bawah komando seorang pemimpin ormas seperti Habib Rizieq. “Kami boleh sombong dikit ya, kami ini partai besar yang tidak mungkin tunduk dengan ormas. Demokrat tidak mungkin di bawah komando Habib Rizieq,” pungkasnya.
Partai Demokrat mengaku belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra tentang poros keumatan yang digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Poros ini mencuat setelah adaya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu Rizieq Shihab awal bulan lalu.
Sejauh ini belum ada dari Partai Gerindra soal poros keumatan ini,” Kadiv Advokasi dan Hukum DPP P. Demokrat Ferdinand Hutahaean di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis, (7/6). Lebih lanjut, dia menyinggung pernyataan Jurubicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin yang menyebut bahwa koalisi keumatan tidak akan mengundang Demokrat. Novel menyebut, SBY saat menjadi Presiden RI pernah memenjarakan Rizieq Shihab sebagai alasan penolakan itu.
