Alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan, yaitu obligasi daerah atau pinjaman jangka panjang hingga pinjaman perbankan. RK mencontohkan, saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Barat, ada kabupaten/kota yang diberi kesempatan untuk meminjam ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk mengaspal jalan. “Dulu waktu kabupaten-kota di Jawa Barat kekurangan APBD, saya beri kesempatan mereka untuk pinjam ke Bank BJB untuk mengaspal jalan. Diaspalnya di awal tahun, nanti dibayarnya tahun depan. Yang penting rakyat jalan tidak bolong-bolong,” katanya.
RK pun mengaku sudah memiliki rencana akselerasi pengembangan Jakarta tanpa mengandalkan APBD dalam lima tahun ke depan.
RK juga menyebutkan sejumlah pengalamannya mencari pendanaan sosial di wilayah Jawa Barat di antaranya lewat CSR perusahaan hingga dana umat lewat zakat dan infak.
“Dulu saya buat namanya ‘Menu CSR’. Jadi saya bikin buku, kayak menu makanan, silakan mau (sumbang) ambulans, kami butuh 100,” katanya.
“Di halaman berikutnya, kami butuh mengumrahkan marbot, ada 1.000. Halaman 3 kami butuh buat guru ngaji, tambahan kesejahteraan dan seterusnya,” ungkapnya.
Menurut RK, langkah tersebut cukup sukses dilakukan. Selain itu, ia juga mendigitalkan pengelolaan dana sedekah, zakat dan infak yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh umat.
“Waktu saya dulu menjadi pemimpin di wilayah sebelah, saya digitalkan, saya potong zakat di depan, dari Rp1,5 triliun per tahun saya targetkan, malah naik Rp3 triliun, pasca COVID pula,” katanya.
“Jadi misalkan guru-guru ngaji madrasah kekurangan kesejahteraan jangan dikit-dikit demo, terus minta APBD,” kata RK.(*)
