JAKARTA, RADARSUKABUMI.COM – Pemerintah telah memberikan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas seiring dengan dilaksanakannya vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Mengenai hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) juga memperhatikan peningkatan kasus Covid-19 di wilayahnya.
“KPAI mendorong Pemda juga mempertimbangkan jumlah kasus covid-19 saat akan membuka sekolah,” jelas dia dalam webinar Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dan Persiapan Menuju Pembelajaran Tatap Muka, Kamis (27/5).
Selain itu, masukan dari para ahli penyakit menular juga merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan sebelum PTM terbatas. Lantas jika ada rekomendasi tidak ada PTM terbatas akibat peningkatan kasus Covid-19, itu harus dilaksanakan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menyampaikan bahwa PTM terbatas di semua sekolah diperbolehkan hanya jika sekolah sudah memiliki persiapan sesuai dengan ketentuan.
’’Jika semua guru sudah divaksinasi dua tahap, maka pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama di kabupaten/ kota dan provinsi bisa mewajibkan sekolah membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Dua hal yang harus dilaksanakan sekolah adalah membuka opsi tatap muka terbatas dengan tetap membuka opsi pembelajaran jarak jauh,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (26/5).
Jumeri mengatakan, untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tidak perlu menunggu tahun ajaran baru. Jadi, jika semua guru sudah divaksinasi, segera buka opsi PTM terbatas.
“Ini tidak ada kapannya. Begitu bapak/ ibu guru sebagian besar atau seluruhnya sudah divaksinasi, segera buka opsi tatap muka terbatas. Membuka opsi tatap muka ini wajib. Tetapi, apakah siswanya berangkat sekolah atau tidak, diserahkan ke orang tua, mau memilih yang mana. Sekolah tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah,” jelas dia. (sai)
