Ujang Suherman diketahui representasi honorer operator sekolah, ikut menyaksikan bagaimana audiensi antara PGRI dan Presiden Jokowi.
Menurutnya, guru honorer adalah komunitas “Oemar Bakri” yang masih tersisa yang harus terus diperjuangkan.
Tentunya saat ini, mayoritas guru dari Oemar Bakri yang naik sepeda tua sudah bertransformasi menjadi Oemar Bakri dengan mobil avanza. Ini sebuah metafora perbandingan antara guru honorer dan guru PNS.
“Sama-sama bekerja, bebannya sama namun kesejahteraan berbeda. Terutama guru di pendidikan dasar. Kalau guru pendidikan menengah sudah mulai membaik pasca alih kelola dengan keluarnya UURI No 23 Tahun 2014,” tuturnya.
Dudung menilai, guru pendidikan menengah di sekolah negeri sudah mulai sejahtera.Keluarnya PP No 49 Tahun 2018 terkait rekrutmen guru di jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum berpihak kepada mayoritas guru honorer.
“PP No 49 Tahun 2018 ini hanya berpihak pada honorer muda dan para pencari kerja pada umumnya. Bagi guru yang sudah lama mengabdi dan berusia kritis PP No 49 ini tidak menguntungkan,” bebernya.
Mereka yang sudah usia kritis harus bersaing dengan guru muda milenial dan harus melintasi kontrak setiap tahun atau paling lama setiap lima tahun.
Selain memperjuangakan nasib guru honorer ke jalur atas yakni pemerintah, guru yang aktif mengajar sejarah di SMAN 1 Kota Sukabumi itu berpesan kepada para guru honorer yang diperjuangkan jangan membuat bingung pengurus PGRI. Diantaranya adalah terkait politik.
“Dahulu saja mayoritas honorer dukung presiden yang kalah. Saat ini pun para guru honorer ada yang membuat kontrak politik dengan calon presiden.
Namun anehya meratap-ratap pada presiden incumben, namun sebagian besar mendukung calon presiden lain. Ini aneh, zig zag politik yang membingungkan bagi PGRI.
Idealnya semua guru itu lebih dekat pada penguasa karena butuh. Menjadi tidak lucu bila presidennya dihujat tapi minta di PNS kan. Jadi aneh,” tutupnya.
(wdy)
