Adapun dana bersumber dari kegiatan Disdikbud Kaltim yang sudah dialokasikan sebelumnya di APBD 2018. Jadi, tidak meminta tambahan pembiayaan dalam APBD Perubahan 2018.
“Di luar tambahan gaji Rp 700 ribu, guru honorer SMA dan SMK se-Kaltim juga akan diberikan asuransi kesehatan dari BPJS. Kelas satu, iuran Rp 60 ribu,” kata dia.
Tambahan gaji, kata dia, sudah sejak lama diusulkan ke DPRD Kaltim. Namun, baru tahun ini mendapat persetujuan. Ditambah teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut gaji guru honorer terlampau kecil, hanya Rp 1,5 juta.
“Rp 2,2 juta itu minimal, kalau bisa lebih. Kesanggupan pemprov baru itu, tentu nanti akan terus ditambah sampai ideal sekitar Rp 2,8 juta per bulan,” sambung Dayang.
Guru, lanjut dia, harus diberikan gaji yang layak. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada guru yang selama ini turut serta mencerdaskan bangsa. Pemprov Kaltim mengupayakan gaji berada di atas upah minimum provinsi (UMP).
