“Jadi ditarik semua di Disdikpora agar rapi dan disiplin. Sekaligus memudahkan mengontrol agar sekolah tidak seenaknya mengangkat guru dan tata usaha honorer,” ungkapnya.
Marjani berharap, kebijakan dimaksud segera diterapkan. Namun, tidak bisa memastikan apakah bisa dilaksanakan pada awal tahun depan atau tidak. Karena harus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan daerah.
“Belum tahu, bisa diterapkan mulai 1 Januari atau tidak, bergantung dari keputusan BK atau Bapelitbang. Yang pasti, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.
(kp/JPNN/izo)
