JAKARTA — Bentrokan antara warga dan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam dalam beberapa waktu terakhir ini turut menyita perhatian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin.
Pasalnya, banyak warga mengalami luka-luka hingga ditangkap aparat usai menolak penggusuran pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.
“Buat apa bela investor kalau rakyat teraniaya. Itu adalah ketidakadilan di depan mata,” sesal Din Syamsuddin , Selasa (12/9).
Din Syamsuddin menilai, cara negara merepresi warga saat mempertahankan tanah kelahirannya sudah sangat berlebihan. Tindakan aparat hukum pun menunjukkan sikap anti-Pancasila.
“Itu semua sikap anti-Pancasila yang harus dilawan bersama,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam, Kepri karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China
Nilai investasi itu pun mencapai 11,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.
Namun, warga yang telah berpuluh tahun menempati wilayah tersebut menolak untuk direlokasi. Tercatat, setidaknya 16 kampung akan direlokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepri. (*)
