Menurut Rocky Gerung pada dasarnya tidak boleh ada penghargaan berbau politik yang diberikan kepada individu terentu karena dianggap telah kritis pada pemerintah. Apalagi, kata Rocky, masyarakat memang punya hak untuk menyampaikan kritikan mereka kepada pemerintah.
Rocky Gerung mengira, padahal Jokowi sudah sepantasnya bisa menjamin agar selalu ada kubu oposisi yang kritis dalam menilai keberlangsungan demokrasi Indonesia dan tak boleh ada kriminalisasi terhadap hal itu.”Kalau dilegalkan. Mestinya Pak Jokowi bilang, oke saya tidak akan beri mahaputera pada kritikus pemerintah, tapi saya resmikan buat Indonesia harus hidup dalam demokrasi yang ada oposisi,” tutur Rocky.
“Itu baru penghargaan pada rakyat, pada suara rakyat. Bukan pada individu,” ucapnya melanjutkan.(*)
