“Kalau misalnya memang KPU-nya sudah digoyang-goyang bahkan termasuk Bawaslu, tentunya ini tidak mandiri. Saya pikir institusi mana lagi yang akan dibangun untuk membangunkan trust public,” jelasnya.
Dia berharap KPU dapat segera mengambil keputusan untuk dikonsultasikan bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah. Tentunya, KPU dalam mengambil sebuah keputusan tetap mengutamakan azas transparansi.
“Nanti dalam konteks keputusan ini harus diputuskan oleh KPU, apalagi ini strategis,” pungkasnya.
