Laporan SYL Soal Kasus Pemerasan Diduga Dilakukan Pimpinan KPK, Polisi: Naik ke Tahap Penyidikan

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. (foto: repro/ radarsukabumi)

JAKARTA – Ditengah penanganan kasus dugaan korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementerian Pertanian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini ramai dipemberitaan terkait laporan dari Syahrul Yasin Limpo ke pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ).

Bacaan Lainnya

Bahkan, Ditreskrimsus PMJ telah menaikkan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK Syahrul Yasin Limpo(SYL) dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Menurut Direktur Reskrimsus PMJ, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, bahwa sebelumnya gelar perkara telah dilaksanakan pada Jumat (6/10/2023) Hal itu untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke penyidikan.

“Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan,” kata Ade Safri, kepada awak media, Sabtu (7/10/2023) di PMJ Jakarta.

Lebih lanjut Ade Safri mengatakan, kasus tindak pidana korupsi tersebut berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi/penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara.

“Hal itu diduga berkaitan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2020 hingga 2023,” ungkap Ade Safri.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e atau pasal 12g atau pasal 11 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP, jelasnya.

Setelah gelar perkara, merekomendasi status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan. Selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan, terang Ade Safri.

“(Surat perintah) untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU guna mencari dan mengumpulkan bukti,” kata dia.

“Karena, dengan bukti-bukti itu membuat terang-benderang soal tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya,” tandas Ade Safri. (Ron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *