Jelang Penetapan Upah Minimum 2023, Suara Buruh di Depenas Pecah

Suasana pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta, Rabu (22/9/2022). Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank
Suasana pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta, Rabu (22/9/2022). Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 5,4 persen dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Juli 2022. kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup solid di sepanjang semester I/ 2022, yakni dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA -– Menjelang penetapan upah minimum (UM) 2023, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih pecah suara. Unsur pengusaha dan pemerintah ngotot menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan terkait dengan penentuan besaran UM tahun depan.

Unsur pekerja/buruh tegas menolak. Mereka meminta penghitungan kenaikan tidak menggunakan PP turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tetapi turut mempertimbangkan kondisi di lapangan. Sebagai informasi, Depenas diisi tiga unsur. Yakni, pengusaha, pemerintah, dan pekerja/buruh.

Mirah Sumirat, anggota Depenas dari perwakilan serikat pekerja/buruh, menegaskan, sampai detik ini, suara pengusaha dan pemerintah sudah sangat bulat untuk menggunakan PP 36/2021 dalam penentuan UM 2023.

Sementara, suara unsur pekerja/buruh di Depenas justru terpecah. Di antara lima organisasi pekerja/buruh di Depenas, hanya dua yang tegas menyuarakan kenaikan UM 2023 tidak menggunakan PP tersebut. Yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). ”Jadi, kami suara minoritas. Kami sudah menghadapi pengusaha dan penguasa. Lalu, tiga suara buruh lainnya malah ke sana,” ungkap Mirah kemarin (2/11).

Penolakan ini, kata dia, tidak serta-merta dilakukan. Ada data dan dasar kuat yang membuat pihaknya menolak. Salah satunya, besaran kenaikan UM yang rendah. Jika penetapan UM 2023 diputuskan menggunakan PP 36/2021, jelas kenaikannya tidak jauh beda dengan tahun 2022, hanya berkisar 1–2 persen. Padahal, inflasi terus merangkak naik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *