”Dulu banyak orang Makassar banyak yang ambil KTP Jogya. Ambil KTP Yogya, mendaftar di Yogya sehingga menunggu 15 tahun dibanding di Pare-pare atau di Sengkang 30 tahun atau di Aceh,” ungkap pria berdarah Bugis itu.
Daftar tunggu yang panjang itu juga mendorong agar BPKH bisa memanfaatkan dana setoran awal haji agar tidak turun nilainya. JK mengusulkan agar dana tersebut diinvestasikan ke sektor-sektor infrastruktur seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Sedangkan investasi seperti deposito meskipun lebih kecil risikonya tetapi nilai uang bisa tergerus. Apalagi, pembayaran oleh jamaah menggunakan rupiah.
Sedangkan untuk biaya-biaya penyelenggaraan haji dengan dollar atau rial.
”Kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung, pasti feasible. Beli pembangkit listrik dari PLN, itu pasti nilainya lebih tinggi,” ujar JK. Dia menyarankan nilai internal rate of return (irr) setidaknya harus 15 persen. BPKH saat ini mengelola dana sektiar Rp 111,8 triliun. beberapa instrumen investasi yang sudah dijajaki antara lain kerjasama investasi di Arab Saudi berupa hotel, permakanan, dan transportasi.
Sementara itu, Peneliti Haji dan Umrah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dadi Darmadi mengatakan, penggunaan dana haji untuk investasi sebagai hal yang baik. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Pertama, pemerintah dan BPKH harus memastikan jika jenis investasi yang dipilih benar-benar menguntungkan.
“Jangan sampai yang jadi korban jamaah haji yang akan datang. Tiba-tiba dana hajinya menurun,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Oleh karenanya, dalam penentuan jenis investasi yang dilakukan, Dadi meminta agar tidak didasarkan oleh keinginan pemerintah semata.
Melainkan harus didasarkan oleh hasil penelitian atau uji kelayakan yang terukur. “Orang gak ragu lagi,” imbuhnya. Kedua, lanjutnya, kebijakan tersebur harus dikomunikasi secara baik dengan masyarakat. Pasalnya, kata dia, di saat tahun politik seperti ini, semua kebijakan pemerintah sangat rawan untuk dipolitisasi.
