JAKARTA — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menyelenggarakan dialog tingkat tinggi bertajuk “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” di Jakarta. Acara ini menandai 80 tahun berdirinya PBB yang tengah menjalani proses reformasi struktural melalui UN80 Initiative.
Lebih dari 120 pemangku kepentingan hadir, termasuk negara anggota PBB, mitra pembangunan, akademisi, pembuat kebijakan, perwakilan kementerian, serta pimpinan lembaga PBB. Diskusi berfokus pada bagaimana PBB dapat merespons tantangan global secara lebih efektif sekaligus memperkuat peran multilateralisme di tengah dinamika dunia.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meluncurkan UN80 Initiative sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan sistem PBB lebih efisien, terpadu, dan berdampak. Inisiatif ini mencakup peninjauan ribuan mandat, peningkatan efisiensi operasional, serta pembaruan cara kerja PBB di bidang perdamaian, pembangunan, misi kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat, menegaskan komitmen Indonesia:
“Bagi Indonesia, PBB yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tujuan yang diembannya tetap menjadi hal yang sangat penting. Skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan.”
Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menambahkan:
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, PBB tetap menjadi platform penting untuk dialog, kerja sama, dan aksi bersama. UN80 bertujuan memastikan PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat dunia dengan lebih baik.”
