“Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal,” ujarnya.
BIN juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. “Kita ingin ada satu percepatan untuk RUU PDP (segera disahkan menjadi undang-undang),” tukasnya.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono membantah tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor. “Pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” ungkap Heru, dilansir dari PMJ NEWS, Minggu 11 September 2022
lanjut Heru, adanya penyebebaran informasi data bohong di media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” sambung Heru.(*)
