Divonis 3,5 Tahun Penjara, Azis Syamsuddin Belum Putuskan Banding

Azis Syamsuddin
Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan dengan agenda Vonis terdakwa di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan dengan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. (Foto. Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak langsung mengajukan upaya hukum banding setelah divonis 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun penjara. Azis memilih untuk pikir-pikir selama tujuh hari dalam menyikapi vonis hakim tersebut.

Selain pidana kurungan badan, Azis juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai menjalani pidana pokok.

Bacaan Lainnya

“Terima kasih yang mulia, bismillah. Dengan putusan yang dijatuhkan pada saya, saya akan pikir-pikir,” kata Azis dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/2).

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak langsung mengajukan upaya hukum banding setelah divonis 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun penjara. Azis memilih untuk pikir-pikir selama tujuh hari dalam menyikapi vonis hakim tersebut.

Selain pidana kurungan badan, Azis juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai menjalani pidana pokok.

“Terima kasih yang mulia, bismillah. Dengan putusan yang dijatuhkan pada saya, saya akan pikir-pikir,” kata Azis dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/2).

Meski demikian, Azis Syamsuddin terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.

Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Azis Syamsuddin terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *