Saat ini, lanjut dia, sumber data belum jelas. Apalagi, pihak Kominfo, dukcapil, maupun operator seluler kompak membantah bahwa data tersebut berasal dari server mereka. Namun, yang harus digarisbawahi, yang memiliki dan menyimpan data SIM card masyarakat hanya tiga pihak tersebut. Karena itu, untuk benar-benar mengetahui letak kebocoran, Pratama menyarankan dilakukan audit dan investigasi digital forensik. ”Sangat mustahil jika data yang bocor ini tidak ada yang mempunyainya,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Kominfo mengeluarkan pernyataan resmi pasca tersiarnya kabar kebocoran data kartu SIM tersebut kemarin (1/9). Dalam pernyataan tanpa nama pejabat tersebut, Kominfo menyatakan bahwa kebocoran tersebut tidak berasal dari data yang tersimpan di Kominfo. ’’Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar,” bunyi pernyataan itu.
Namun, Kominfo menyatakan saat ini tengah melakukan penelusuran internal terkait sumber data yang bocor tersebut serta hal-hal lain yang menyangkut kebocoran. ’’Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo,” lanjut pernyataan tersebut.(*)
