PAD untuk masyarakat Kota Sukabumi. Narasi ini yang sedang dibangun dan diupayakan oleh Ayep Zaki. Implementasinya nanti diwujudkan dengan insentif yang dikucurkan lewat berbagai keran.
“Insentif ini sumbernya dari PAD, enggak bisa dari DAK (dana alokasi khusus), enggak bisa dari bankeu (bantuan keuangan). Kecuali ada insentif secara vertikal, contohnya Bansos, PKH, BLT, atau nanti BSU, atau juga nanti dari BPJS, itu kan vertikal. Tapi itu tidak cukup. Yang benar ini adalah bagaimana Pemkot Sukabumi mampu menyelesaikan masalah sendiri,” kata Ayep Zaki.
Adapun Ayep Zaki juga menyebutkan sejumlah pihak yang berhak mendapatkan insentif bersumber dari APBD yaitu RT/RW, guru ngaji, koordinator guru ngaji, marbot, koordinator marbot, linmas, dan posyandu. “InsyaAllah di 2026 kita akan berikan insentif untuk guru madrasah diniyah,”
Sebagai simulasi, Ayep Zaki mengutip data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan angka kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 7 persen. Jika persentasekan dengan sekira 367.000 jiwa, artinya ada lebih dari 25.000 orang yang berhak diberikan insentif oleh Pemkot Sukabumi. Nah, 25.000 penerima ini kalau diberikan insentif nominal Rp1.000.000, maka total yang harus dikucurkan Pemkot Sukabumi adalah Rp25 miliar.
“Dan apabila berdasarkan data nanti yang membutuhkan insentif lebih dari 25.000, umpama 50.000, maka insentifnya jadi Rp50 Miliar. Itu seolah-olah ya. Dan itu sumbernya dari PAD. Uang ini begitu diserahkan dalam bentuk insentif, maka oleh masyarakat itu uang enggak disimpan di bantal atau tidak ditabungkan ya, karena masyarakat memang butuh, pasti dibelanjakan. Dengan dibelanjakan maka akan efek domino menjadi kenaikan belanja masyarakat. Sama dengan menjadi pertumbuhan ekonomi,” papar Ayep Zaki.
“Satu sisi kita memberikan insentif kepada masyarakat, pada sisi yang lain untuk menaikkan konsumsi masyarakat sehingga di situ ada kenaikan ekonomi,” pungkasnya. (izo)
