Perda Mihol dan PKL Tak Berjalan, Ini kata Ketua GMNI Sukabumi Raya

  • Whatsapp
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Raya Anggi Fauzi. Foto: Ist

SUKABUMI — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, menyoroti implementasi beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai stagnan. Pasalnya, selama 2020 lalu ada beberapa Perda yang tidak berjalan. Misalnya saja, Perda nomor 10 tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Perda nomor 13 tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol (Mihol) yang dalam kurun satu tahun tidak ada penindakan.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Raya Anggi Fauzi mengatakan, perlu disadari dalam proses penyelenggaran pemerintah daerah perlu adanya ketegasan dan kejelasan dalam melaksanakan regulasi yang ada. Ketika mengacu pada data pelanggaran Perda Non Yustisi tahun anggaran 2020 tidak ada pelanggaran sama sekali selama setahun.

“Padahal, jika mengacu pada data pelanggaran Perda Non Yustisi tahun 2020, tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena kami masih menemukan para PKL yang masih berjualan di trotoar jalanan seperti di trotoar ruas Jalan Ciwangi, Jalan Sudirman dan lain sebagainnya,” kata Anggi kepada Radar Sukabumi, Jumat’ (22/1).

Ketika melihat fakta seperti itu, lanjut Anggi, GMNI menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi telah gagal dalam mengimplementasikan Perda nomor 10 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan, Penataan PKL karena masih banyak para PKL yang belum dilakukan penataan dan pemberdayaan dengan baik.

“Karena kita ketahui selama tahun 2020 sering terjadi konflik antara pedangan kaki lima dan Satpol PP. Itu artinya ketika tejadi konflik antara PKL dan Satpol PP masih ada pelanggaran yang terjadi dilapangan perlu ditindak sesuai aturan,” imbuhnya.

Sedangkan, sambung Anggi, terkait Perda nomor 13 tahun 2015 Tentang Mihol GMNI meliahat bahwa sejauh ini belum ada upaya dan langkah konkrit serta ketegsan dari Perda Kota Sukabumi untuk penertiban minuman beralkohol.

“Jangan sampai hanya momentum tertentu saja yang melakukan penertiban, seperti menjelang hari-hari besar. Tetapi harus di sisir habis sesuai dengan Perda yang berlaku,” cetusnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Sukabumi, Wawan membenarkan pada 2020 lalu beberapa Perda tidak ada penindakan lantaran semua anggaran kegiatan direcofusing untuk penanganan Covid-19.

“Memang pada 2020 tidak ada kegiatan. Kan semua anggaran ditarik semua untuk penanganan Covid-19. Tidak mungkin kegiatan tanpa adanya anggaran, kan tidak mungkin. Semua kegiatan kita di nol kan,” singkatnya. (bam)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *