KOTA SUKABUMI

Perda Cagar Budaya Disahkan, Pelanggar Kena Sanksi

CIKOLE– Dalam upaya melestarikan bangunan bersejarah di Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi sedang melakukan pembahasan Raperda Cagar Budaya. Raperda tersebut kini sudah dibahas oleh DPRD Kota Sukabumi bersama dinas pengusul yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan tinggal paripurna penetapan.

“Proses pembahasannya sudah, langkah-langkah dari mulai memanggil Disdikbud, Tim Perda Kota Sukabumi, Akademisi dan lainnnya. Dibahas sudah tuntas dan pembulatan, tinggal paripurna. Kemarin sempat terganjal lantaran kasus Covid-19,” ujar Ketua Pansus Cagar Budaya, Deden Solehudin kepada Radar Sukabumi, kemarin (30/6).

Dalam Raperda Cagar budaya ini kata Deden, Kota Sukabumi merupakan salah satu kota yang memiliki beberapa peninggalan warisan budaya yang perlu dilestarikan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Sehingga dengan adanya payung hukum, untuk mengatur keberadaan cagar budaya yang berada di Kota Sukabumi.
“Raperda ini mengatur bagaimana cagar budaya milik pemerintah, swasta atau masyarakat bisa dikelola dan dipelihara dengan baik, sehingga akan jelas permasalahannya,” ungkapnya.

Begitupun dalam Raperda ini nanti ada pendataan, berapa bangunan yang masuk cagar budaya. Sehingg ketika akan direnovasi, ada aturan mainnya. ” Mana yang boleh dan tidak boleh direnovasi, atau tidak mengurangi keaslian bangunan bersejarah,” tambahnya.

Seperti halnya yang diperbincangkan saat ini mengenai rencana renovasi bangunan SMPN 5 Kota Sukabumi. Nanti dalam Raperda itu terlihat apakah memang bangunan itu masuk cagar budaya atau tidak. Kalaupun masuk berarti harus mengikuti aturan sesuai dengan Perdanya. ” Kalau memang itu direncanakan akan dilaksankan tapi sebelum Raperda ini keluarkan, kami akan memanggil SKPD terkait, apakah benar akan direnovasi, kalupun benar seperti apa desainnya. Kita kan mencari informasi seperti apa kebenaran rencana tersebut. Nanti kita koordinasikan ke Disdikbud,” ujarnya.

Bahkan nanti di dalam Perda Cagar Budaya itu mengatur sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Nanti pihak Disdikbud yang mengkajinya, apakah melanggar atau tidak. ” Intinya ada sanksi yang akan diberikan yang merusak cagar budaya,” jelasnya. (bal)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button