Pemkot Sukabumi Gandeng BPKP, Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Whatsapp
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi
MOU: Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana, di Balaikota Sukabumi. Rabu, (27/10).

CIKOLE – Pemerintah Kota Sukabumi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU), antara Walikota Sukabumi Achmad Fahmi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana, di Balaikota Sukabumi. Rabu, (27/10).

“Bentuk kerjasama ini, dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Makanya, dibutuhkan pendampingan dengan melibatkan BPKP, “ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Bacaan Lainnya

Kerjasama ini, kata Fahmi, diantaranya, bagaimana proses perencanaan, termasuk pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan. Hal itu juga untuk menghindari dampak-dampak yang mungkin terjadi dalam poroses pembangunan itu.

“Makanya BPKP Provinsi Jawa barat juga meminta agar inspektorat harus kuat lagi, terutama dari Sumber Daya Manusia (SDM) kelembagaannya,”terangnya.

Disisi lain Fahmi juga mengungkapkan, jika BPKP Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar Pemkot Sukabumi untuk melakukan pesentasi di BPKP pusat.

“Bisa saja usulan yang dimaksud itu bentuk keyakinan bahwa Pemkot Sukabumi termasuk atau memiliki maturitas yang baik dan bisa naik level,”akunya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Een Rukmini mengungkapkan, jika kesepakatan bersama ini dalam rangka pengembangan manajemen pemerinath daerah.

Artinya, kata Een, tidak hanya pengawasan saja yang dilakukan oleh inspektorat, melainkan sebuah perencanaan pembangungan juga ada didalamnya.

“Jadi MoU ini ada beberapa poin atau hal yang dikerjasamakan, yang nantinya kita drop menjadi tindak lanjut. Mislakan, dalam sisi pengembangan pengawasannya nanti seperti apa, kemudian melaksnakan reviewnya, kemudian dalam melakukan aaudit juga harus seperti apa.

Termausk pengembangan SDM jabatan fungsional auditor yang ada di Pemkot Sukabumi, khusunya di inspektorat,”terangnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa barat tersebut, kata Een, akan terikat selama tiga tahun. “MoU Kerjasama ini dilakukan tiga tahun sekali, atau dari tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2024,”pungkasnya. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *