Pemkot Sukabumi dan Legislatif Serahkan Dokumen Raperda RTRW ke Kementerian ATR

DPRD Kota Sukabumi dan pemkot
DPRD Kota Sukabumi dan pemkot saat melakukan pembahasan Raperda RTRW di DPRD Kota Sukabumi, Jumat (07/1). Foto:ikbal/radarsukabumi

CIKOLE– DPRD Kota Sukabumi bersama pemerintah kota Sukabumi membahas dokumen terakhir mengenai Raperda Rencana Tata Ruang WIlayah ( RTRW) sebelum diserahkan ke Kementerian ATR.

“Iya hari ini kita membahasa hasil rekomendasi keputusan Gubernur terkait Raperda RTRW,” ujar Anggota DPRD Kota SUkabumi, Mulyono.

Bacaan Lainnya

Pembahasan ini perlu dilakukan, mengingat Kementerian ATR memberi batas waktu sampai dengan 13 Januari 2021. Artinya berkas rekomendasi keputusan Gubernur Jabar harus dikirimkan sebelum jatuh tempo.

“Memang sebelumnya ada khawatiran dari para pihak tak terlambat, sebab masih berproses di Gubernurnya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah selesai dan diterima oleh Pemkot Sukabumi.

Makanya kita bahas , lalu langsung diserahkan ke kementerian ATR, tidak ada masalah sudah clear,” jelasnya.

Namun sebelumnya, dari sisi subtansi ada sedikit kesalahan informasi. Dimana ada aspirasi dari masarakat melalui DPRD Kota Sukabumi terkait lahan masyarakat yang termasuk zona hijau.

“Jadi ada 3 lahan masyarakat yang masuk zona hijau, dua lahan tersebut sudah terakomodir sedangkan 1 lagi belum . Maka timbullah reaksi, tapi karena memang keputusan gubernur sudah keluar,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya DPRD Kota Sukabumi menyarankan kepada pemerintah Kota Sukabumi untuk mengakomodir usulan dari masyarakat tersebut.

“Kalau proses kita sudah selesai, subtansi materi sudah disetuju, cuman yang satu itu tidak diusulkan, tapi kata Bappeda sudah selesai dan akan diakomodir oleh pemerintah Kota Sukabumi,” jelasnya. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *