SUKABUMI – Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami mengajak, semua elemen untuk menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Hal itu sebagai upaya capaian target yang sejalan dengan target pemerintah pusat.
Di mana, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengejar target penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen.
“Kami mengajak semua elemen untuk menjadikan percepatan penurunan stunting ini sebagai program prioritas, “Andri Setiawan Hamami disela-sela deseminasi hasil kajian kasus stunting di ruang pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KBP3A) Kota Sukabumi, Kamis (20/7).
Berdasarkan data terbaru Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2023, ada sekitar 6,28 persen atau sebanyak 1.235 balita dalam kondisi stunted. Sementara menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu 19,2 persen mengalami kenaikan 0,1 persen di bandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 19,1 persen.
Kondisi tersebut kata Andri, menjadi tantangan agar bisa mengejar target nasional prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Sehingga seluruh elemen di Kota Sukabumi harus dengan penuh semangat berkolaborasi dalam mendukung Jawa Barat sebagai daerah zero new stunting.
Apalagi lanjut Andri, Pemkot Sukabumi telah membentuk Tim Audit Kasus Stunting (AKS). Melalui keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor : 188.45/151- DP2KBP3A/2023 tentang Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kota Sukabumi.
Tim tersebut terdiri dari tim teknis dan tim pakar dari kalangan professional dan Kepala Dinas P2KBP3A sebagai Ketua Tim AKS Kota Sukabumi. “AKS adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa, “terang dia.
Upaya ini merupakan salah satu sikap preventif supaya tidak terjadi kasus stunting baru. Andri menerangkan, percepatan penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab semua sektor.
Khususnya pergerakan kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat. Keterlibatan unsur pentahelix ini kata Andri, untuk menindaklanjuti intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam mendukung terwujudnya “Zero New Stunting” di Provinsi Jawa Barat dan 14 persen prevalensi Nasional tahun 2024. (why)
