Proposal P2RW di Kecamatan Gunungpuyuh Sukabumi Mulai Diverifikasi

P2RW Kecamatan GunungPuyuh
Sejumlah tim monitoring evaluasi tingkat Kota Sukabumi saat melakukan verifikasi data di Kecamatan Gunung Puyuh, Kamis (19/5).

SUKABUMI — Tim Monitoring evaluasi tingkat Kota Sukabumi melakukan verifikasi di Kecamatan Gunung Puyuh, Kamis (19/5).

Tim yang terdiri dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi dan tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melaksanakan kegiatan road show ke tujuh kecamatan untuk memverifikasi proposal Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tahun anggaran 2022.

Bacaan Lainnya

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Nia Vaulina, mengatakan kegiatan P2RW yang diajukan oleh para ketua RW itu terlebih dahulu di verifikasi. Pasalnya, proposal P2RW harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sampai dengan petunjuk teknis yang sudah disusun.

“Jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ataupun ketidak sesuaian dengan Juklak dan Juknisnya, makanya kita lakukan verifikasi dulu yang memang dilaksanakan rutin setiap tahun,” kata Nia, kepada Radar Sukabumi, usai melakukan verifikasi proposal P2RW yang digelar di Kelurahan Karamat.

Lanjutnya, untuk mekanisme verifikasi proposal P2RW ini dilakukan secara tatap muka dengan para ketua RW. Hal itu dilakukan guna bisa menyampaikan langsung kekurangan dari proposal P2RW yang diajukan oleh para ketua RW tersebut.

“Setelah kita verifikasi, lalu ketua RW itu tahapannya adalah memperbaiki proposal, dan proposalnya itu bisa diserahkan kembali ke pihak kelurahan. Kalau sudah diverifikasi, sudah selesai, dan sudah dinyatakan benar, mereka bisa membuat proposal pencairan,” ujarnya.

Nia menjelaskan, untuk tahun ini anggaran untuk P2RW mengalami kenaikan. Sebelumnya anggaran P2RW itu dananya Rp.20 juta, namun untuk tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp.25 juta.

Adapun pencairan anggaran P2RW ini diperkirakan pada bulan Juni mendatang. “Sekarang kan kita lagi verifikasi dulu, lalu para ketua RW itu memperbaiki proposalnya, setelah itu proses tanda tangan, proses administrasi, kira-kira bulan Juni itu bisa dicairkan,” ungkapnya.

Selain itu, untuk pelaksanaannya sendiri harus sesuai dengan prodosal yang para ketua RW ajukan. Namun, apabila tidak sesuai dengan profosal atau misalkan ada pengalihan anggaran di tengah-tengah jalan itu bisa-bisa saja.

Nia menyampaikan, nantinya ketika pelaksanaan itu ada tahapan monev, dan itu biasanya disandingkan kembali antara proposal dengan pelaksanaan di lapangan.

Apabila tidak sesuai, biasanya itu ketua RW diminta berita acara dan apa alasannya diubah. “Jadi ketua RW nanti bisa membuat kertas semacam berita acara perubahan, itu bisa dibuat dengan alasan yang memang benar-benar kuat.

Misalkan, tadinya mau pengaspalan jalan, tapi ada kejadian jembatan roboh, itukan lebih urgent, lebih dibutuhkan masyarakat, nah itu boleh dialihkan,” tandasnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah melaksanakan kegiatan verifikasi proposal P2RW di 5 Kecamatan, diantaranya Lembursitu, Baros, Cibeureum, Citamiang, Warudoyong. “Hari ini yang keenam di Kecamatan Gunungpuyuh. Besok di Kecamatan Cikole yang ketujuh,” pungkasnya (cr1/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar