SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Sosial dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Aula Wisma Asisi Kota Sukabumi, Senin (13/2).
Kegiatan ini dalam mendorong penyusunan rencana pembangunan di 2024 khususnya dalam mengatasi masalah sosial. Hadir dalam momen itu juga, Sekda Kota Sukabumi, Dida Sembada dan Kepala Dinas Sosial Punjul Saepul Hayat, Ketua TPPKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi.
Selain FPD, Dinsos Kota Sukabumi juga melaunching Puskesos Melaju atau Pusat Kesejahteraan Sosial Memberikan Layanan dan Rujukan di Kelurahan. Inovasi ini berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam memanfaatkan layanan Aplikasi Srikandi dalam pelayanan kepada warga.
“Pelaksanaan forum perangkat daerah ini, adalah dalam rangka mengakomodir masukan dan saran untuk menjaring aspirasi perencanaan. Sebab tidak mungkin hanya dilakukan oleh dinas terkait oleh dinas sosial saja dengan beban luar biasa masalah kesejahteraan sosial,” ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Sehingga tambah Fahmi, perlu ada masukan dan berbagai pandangan dalam merencanakan pembangunan.
Harapannya perencanaan menjadi semakin sempurna dan lebih baik, dalam konteks pendekatan partisipan jadi perencanaan pembangunan itu tidak boleh hanya mutlak dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata, tetapi masyarakat harus terlibat berbagai termasuk organisasi sosial harus terlibat.
Hal ini karena yang akan memiliki atau merasakan efek dari pembangunan adalah masyarakat. “Perencanaan juga dengan memperhatikan tantangan golden age digitalization. Terutama Digital disruption, milenial disruption, dan Pandemic disruption,” tambahnya.
Fahmi menerangkan, di 2024 ada Isu penting kesejahteraan sosial.
Pertama, Pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan kelompok marginal sehingga gab antara kaya dan miskin tidak terlalu tinggi.
Kedua, Perlindungan sosial belum komprehensif dirasakan warga.
Ketiga, Terbatasnya akses penduduk miskin dan tentan dalam mengembangkan penghidupan, secara berkelanjutan bukan hanya ekonomi tapi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan dan dibuka akses, sehingga warga berdaya dan produktif agar naik kelas.
“Ke empat SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial. Sehingga harus hadir dalam 4 isu kesejahteran sosial sebuah strategi dalam kerangka kesejahteraan sosial berhubungan korban narkoba, lansia, anak berkebutuhan khusus anak terlantar, dan lain sebagainya. Berharap semakin meminimalisir masalah sosial,” pungkasnya. (cr4/t)
