SUKABUMI – Tim survei Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), melakukan penilaian di Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut, langsung dibuka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi pada Senin (20/3)lalu.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah mengatakan, begitu banyak upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan keselamatan pasien yang merupakan prioritas dari penyelenggaraan Rumah Sakit.
“Karena itu kami sebagai pemilik memutuskan indikator kinerja Utama Rumah Sakit adalah pemenuhan terhadap standar akreditasi rumah sakit mudah- mudahan hari ini bisa disurvey standar terbaik kami di dalam memenuhi akreditasi rumah sakit,” kata Reni kepada wartawan, belum lama ini.
Reni menjelaskan, saat ini telah ditetapkan enam Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit diantaranya, KARS, LAFKI, LARS-DHP, LARS, LAM-KPRS, dan LARSI.
Pemkot Sukabumi memilih LARS DHP untuk mempercayakan penilaian akreditasi rumah sakit daerah di Kota Sukabumi.
“Karena salah satunya adalah memiliki hubungan emosional dengan rumah sakit daerah. Sehingga Kami yakin tidak hanya melakukan penilaian tetapi juga akan membimbing kami untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dengan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, rumah sakit yang dikenal dengan Bunut ini merupakan rumah sakit rujukan dan kebanggaan masyarakat Kota Sukabumi. Bahkan, pada saat pandemi Covid19, karena menjadi benteng terakhir pertahanan sistem kesehatan di Sukabumi.
“Hal ni dibuktikan saat ini, mendapatkan di mana rumah sakit terbesar yang menangani covid danpelaksanaan PPKM di Kota Sukabumi, dan mendapatkan penghargaan terbaik sebagai pelaksana PPKM pada pandemi covid 19 kemarin,” tutur.
Reni menambahkan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit daerah tidak hanya dinilai dari akreditasi saja, namun juga membutuhkan penilaian masyarakat atau pasien sebagai pengguna pelayanan rumah sakit.
“Akreditasi adalah sebuah pengakuan bagi rumah sakit dan pemerintah bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi perlu diingat bahwa penilaian yang sesungguhnya adalah pasien atau masyarakat pengguna pelayanan rumah sakit,”pungkasnya. (bam)
