SUKABUMI– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, menyebutkan pada April 2023 mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) mencapai 114,82. Sedangkan, tingkat inflasi year to date (YTD) sebesar 1,32 persen.
“Inflasi Kota Sukabumi di April kemarin, sebesar 0,48 persen. Kalau untuk hitungan secara year on year (yoy) inflasinya mencapi 4,90 persen,” ungkap Kabid dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Yanto Arisdiyanto kepada wartawan, Jumat (12/5).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Yanto, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh naikya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
Yakni, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,92 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen, Kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen, kelompok transportasi sebesar 0,89 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman (restoran) sebesar 0,29 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainya sebesar 0,60 persen.
“Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,031 persen, serta untuk kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan tidak terjadi perubahan harga atau indeks,” ujarnya.
Selain itu juga lanjut Yanto, berdasarkan data dari Dinas koperasi, Usaha Mikro, Peindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, perkembangan harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) pada bulan April 2023, cenderung alami kenaikan harga.
Diantaranya, daging sapi. daging ayam broiler, beras, cabai merah besar lokal, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, serta bensin. “Pada April kemarin juga, beberapa komoditas alami kenaikan harga yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya inflasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam pengendalioan inflasi, pihaknya bersama dinas dan lembaga lainya, akan terus melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan, serta melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum.
“Termasuk, menganalisis stabilitas permasalahan perekonomian daerah, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkaun barang dan jasa,” pungkasnya. (bam)
