CIKOLE – Komisi III DPRD Kota Sukabumi melakukan dengar pendapat dengan Komite Olaharga Nasional Indonesia ( KONI) Kota Sukabumi di ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi. Dalam pertemuan tersebut KONI menyampaikan kondisi anggaran yang terjadi di beberapa tahun ini.
“Persoalan KONI memang sejak dulu pada anggaran yang kurang. Jujur saja, dengan anggaran yang kurang, sulit mempertahankan atlet yang berprestasi dan berpindah ke daerah lain,”kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto kepada Radar Sukabumi, Senin (7/6).
Dengan kondisi seperti ini kata Bambang bagaimana mencari solusinya agar KONI bisa bekerja secara optimal dalam pembinaan pengcab mencetak atlet menjadi lebih berprestasi dengan kondisi anggaran seperti ini.
“Ya, kita cari solusinya, agar olahraga di Kota Sukabumi lebih berprestasi dan bisa membawa nama harum Kota Sukabumi di kancah olahraga,”ujarnya.
Kalau melihat kondisi anggaran, kata Politisi Nasdem yang saat ini terjadi pemangkasan anggaran karena digunakan biaya penanganan Covid 19. Bambang menyarankan agar KONI mencari sumber anggaran lain tidak hanya mengandalkan APBD Kota Sukabumi.
“Ya, bisa mencari anggaran lain, seperti bantuan pusat atau provinsi. Para pengusaha juga diminta peran sertanya seperti pemanfaatan dana CSR,” jelasnya.
Selain itu, bukan hanya masalah uang pembinaan, kata Bambang, masa depan para atlet berprestasi juga harus mulai dipikirkan. “Ya kalo bisa, mereka atlet berprestasi mendapat kerja layak sepeti ditempatkan menjadi tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemda “terangnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Sukabumi, Haickel Reza, mengatakan pihaknya datang ke DPRD Kota Sukabumi menyampaukan sejumlah program kerja KONI Kota Sukabumi. Mulai dari target pembinaan sampai dengan anggaran. “Ya kita sampaikan secara transparan kepada Komisi III, soal anggaran yang diterima KONI,” jelasnya.
Pada 2019 lalu, lanjut Haikal, KONI mendapat bantuan anggaran Pemda masih sebesar Rp1 Milyar, untuk 2020, terjadi pergeseran anggaran karena digunakan penanganan Covid 19 menjadi Rp800 juta. “2021 tahun ini, anggaran kembali turun menjadi Rp700 juta. ini yang menjadi kendala disatu sisi pembinaan terhadap seluruh cabor harus dilakukan,” pungkasnya. (bal)
