Selain itu, kelancaran distribusi menjadi perhatian utama. Pemerintah melakukan monitoring terhadap distribusi minyak goreng dan beras SPHP di tingkat pengecer, serta mendorong kerja sama antar daerah dengan produsen untuk menjaga stabilitas pasokan. Komunikasi efektif juga dijalankan melalui pemantauan harga bahan pokok lewat aplikasi SP2KP, SIPANDA, SILINDA, dan Neraca Pangan.
Erni menambahkan, pengawasan bersama Forkopimda dan Satgas Pangan terhadap sembako dan pupuk bersubsidi terus dilakukan secara intensif. Pemerintah juga tengah menyusun peta jalan inflasi 2025–2027 sebagai bagian dari strategi jangka menengah. Menurutnya, analisis terhadap dinamika perekonomian daerah sangat penting untuk mengantisipasi gangguan terhadap stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.(bam/d)
