Bawaslu Kota Sukabumi Ditunjuk Sebagai MPS

  • Whatsapp
Bawaslu Kota Sukabumi
Bawaslu Kota Sukabumi saat melakukan zoom meeting dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

SUKABUMI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi ditunjuk sebagai salah satu daerah yang menjadi pelaksana simulasi musyawarah penyelesaian sengketa (MPS) secara virtual oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Anggota Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih mengatakan, kegiatan simulasi musyawarah penyelesaian sengketa secara virtual ini dilaksanakan selama dua hari yakni sejak Rabu hingga Kamis (17/6) dengan dikuti Bawaslu se Jawa Barat, dan dibuka langsung Bawaslu RI secara daring.

Bacaan Lainnya

“Bawaslu Kota Sukabumi dan Bawaslu Cirebon ditunjuk sebagai pelaksana dalam simulasi penyelesaian sengketa secara virtual ini,” kata Yesti kepada wartawan, belum lama ini.

Lanjut Yesti, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Jawa Barat bahkan di Indonesi. Agendanya, pembukaan oleh Bawaslu RI, pengarahan dari Bawaslu Jawa Barat, dilajut simulasi penyelesaian sengketa tertutup scara virtual, simulasi penyelesaian sengketa terbuka dengan virtual juga.

“Agenda hari ini lanjutan simulasi penyelesaian sengketa terbuka,” ujarnya.

Menghadapi tantangan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, tambah Yasti, pengawas pemilu harus mempersiapkan diri menuju dua medan yakni, Pemilu dan pemilihan.

Sehingga, peningkatan kapasitas dan kualitas pengawas Pemilu adalah mutlak harus dilakukan demi terciptanya Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan berdemokratis.

“Simulasi penyelesaian sengketa secara virtual adalah salah satu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu, untuk mengasah kemampuan dan keahlian menyelesaikan sengketa Pemilu dan pemilihan dalam bidang teknologi,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yulianto memgucapkan terimakasih kepada Bawaslu Kota Sukabumi dan Bawaslu Kota Cirebon yang telah berpartisipasi dalam Simulasi ini, dan menjadi contoh untuk Bawaslu kabupaten atau kota lain.

“Jika ada Bawaslu daerah lainnya yang ingin melaksanakan siimulasi musyawarah penyelesaian sengketa seperti ini, diusahakan tidak berbenturan dengan kegiatan lain, agar bisa fokus untuk mengikuti kegiatan tersebut, kemudian harus mempersiapkan hal teknis dengan antisipasi dan kemungkinan yang akan terjadi pada kegiatan Simulasi tersebut,” pungkasnya. (bam/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *